oleh

Tahun Depan, Mimika Mulai Dapat Dividen dari Freeport

TIMIKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika pada Tahun 2021 dipastikan mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Pasalnya mulai tahun depan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mulai mendapat dividen sebesar 2,5 persen dari PT Freeport Indonesia.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH kepada wartawan di Rumah Jabatan, Senin (24/8) kemarin menegaskan dividen 2,5 persen itu diluar dari saham 10 persen yang menjadi bagian terhadap Papua. Namun itu merupakan hak Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil sesuai ketentuan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dividen sebesar 2,5 persen menurut Bupati Omaleng, cukup besar sehingga bisa mendongkrak penerimaan daerah. “Saya sudah sampai kepada OPD bahwa Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak boleh takut, karena APBD akan meningkat. Hari ini bisa dipotong, tapi Tahun 2021 dan 2022 akan meningkat karena akan mulai dibayar 2,5 persen dividen dari PTFI,” tegas Bupati Omaleng.

Ia kembali menegaskan bahwa itu diluar dari jatah 10 persen saham untuk Papua. Mengenai jatah 10 persen saham untuk Papua diungkapkan Bupati, itu dikelola oleh PT Inalum sebagai perusahaan yang dipercaya oleh Pemerintah. Saham itu dikelola secara bisnis.

Dari 10 persen saham itu lanjutnya, 7 persen untuk Mimika dan 3 persen untuk provinsi. Awalnya Pemprov mengatur dan menyisihkan beberapa persen untuk kabupaten sekitar, tapi ditolak oleh Bupati Omaleng dan akhirnya tetap bertahap dengan pembagian 7 persen Mimika dan 3 persen provinsi.

Perusahaan Daerah sudah dibentuk oleh Pemprov. Pemda Mimika baru mengajukan komisaris dan direksi. Pada tahun ini pula, melalui APBD Perubahan, Pemda Mimika mulai menyetor modal awal ke Perusda sekitar Rp 20 miliar.

Terkait adanya tuntutan dari masyarakat, Bupati Omaleng menegaskan bahwa saham 10 persen termasuk 7 persen untuk Mimika adalah milik pemerintah. Ia menyarankan, agar sebaiknya masyarakat menuntut ke PT Freeport Indonesia yang masih memiliki saham 49 persen jika ingin mendapatkan saham secara cuma-cuma.  Sebab saham milik pemerintah dijalankan secara profesional. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *