oleh

Masyarakat Tiga Desa Menolak Demo FPHS

*Sebut Tuntutan Demo Tidak Mendasar
TIMIKA – Masyarakat yang berasal dari tiga desa yakni Tsinga, Waa Banti dan Aroanop, menolak secara tegas aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsinga, Waa Banti dan Aroanop (Tsingwarop) yang dilakukan pada Kamis (27/8) lalu di Kantor Bupati. Mereka menganggap tidak tepat demo yang menuntut Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE MSi agar dicopot dari jabatannya. Sebab dasar tuntutan FPHS sebenarnya tentang hak ulayat.

Mewakili masyarakat tiga desa, Dianus Omaleng kepada Radar Timika di SP 3, Jumat (28/8) balik mempertanyakan tuntutan kelompok FPHS itu terhadap Bupati.

“Atas nama keluarga besar Amungme. Atas nama masyarakat Tsinga, Aroanop dan Waa Banti kami mempertanyakan kedatangan FPHS yang demo di Kantor Bupati itu menuntut apa? Dan kami juga mempertanyakan dari mana asal usulnya itu (FPHS) memunculkan hak sulung tentang hak ulayat. Dan atas apa mereka menyebutkan tentang hak sulung,” kata Dianus Omaleng didampingi Edi Omaleng, Yohanes Jangkup, Albert Janampa, Petrus Diwitau, Epinus Waker, Nathan Bukaleng, Obeth Natkime dan lainnya.

Karena itu Dino, sapaannya, berharap FPHS memberikan penjelasan yang lebih baik, agar diketahui tujuan dari tuntutan. Sebab dalam demo menyebutkan soal waartsing, namun dilakukan di Kantor Bupati.

“Itu yang didemo bukan dana APBD. Lalu kenapa demonya di Kantor Bupati? Jadi menurut kami anak-anak dari tiga kampung menyatakan bahwa itu tidak tepat sasaran. Kami menolak aksi demo yang dilakukan FPHS kemarin. Dan kami yang di sini semua dari tiga desa itu,” ujarnya.

Poin kedua lanjut Dino, bahwa tuntutan agar bupati Omaleng dicopot dari jabatannya sangat melenceng dari pokok permasalahan.

“Apa kaitan dana waartsing dengan Bupati dan bahkan mengatakan agar Bupati dicopot dari jabatannya. Menurut saya itu tidak ada kaitan sama sekali. Karena itu bukan dana APBD. Kalau Bupati Eltinus Omaleng didemo agar dicopot, itu kami menolak. Itu tidak tepat. Sangat tidak mendasar,” imbuh dia.

Terlebih untuk menjatuhkan seorang kepala daerah sudah diatur dalam undang-undang dan tidak bisa dilakukan dan dituntut serampangan oleh siapapun. Melainkan harus melalui mekanisme yang diatur undang-undang.

“Silahkan teman-teman dari FPHS baca di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di Pasal 78. Ada di situ bagaimana caranya mencopot seorang pejabat Negara. Silahkan baca di situ. Ini adalah pernyataan yang tidak tepat,” sebutnya.

“Atas nama keluarga Omaleng dan kami pribadi menganggap itu mencemarkan nama baik Bupati. Jadi kami dengan tegas menyatakan bahwa pencopotan Bupati itu tidak benar. Belajar dulu dari undang-undangnya,” sambung Dino.

Yang dimaksud dalam undang-undang itu lanjut Dino, terdapat di Pasal 78, yang menyebutkan bahwa seorang kepala daerah dapat mundur dari jabatannya karena tiga alasan. Yakni meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Kemudian Pasal 78 Ayat 2 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Berakhir masa jabatannya; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; d. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; e. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; f. Melakukan perbuatan tercela; g. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau i. Mendapatkan sanksi pemberhentian”.

Kemudian Pasal 79 mengatur tentang proses pemberhentian seorang kepala negara. Proses pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kendati demikian, pimpinan DPRD tidak memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.

Sementara itu, soal kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang juga menjadi poin dalam tuntutan demo tersebut, kata Dino juga salah kaprah. 10 persen saham yang dimiliki Papua, dengan rincian 3 persen untuk Pemprov Papua dan 7 persen untuk Pemda Mimika, kata Dino adalah perjuangan Pemerintah, bukan FPHS. Dan juga bukan perjuangan seorang Eltinus Omaleng secara pribadi, tapi secara pemerintahan, dalam hal ini pemerintah daerah.

“Dia (Bupati Omaleng, red) sudah memperjuangkan dan datangkan tujuh persen. Dan disitu di dalamnya tidak ditulis bahwa empat persen ini turun kepada FPHS. Itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Uang (saham) itu pasti dikelola oleh Negara. Kita hanya merasakan pembangunan. Bangun jembatan, sekolah, rumah, rumah sakit, itulah yang akan kita nikmati. Tidak ada uang secara langsung. Sepuluh persen untuk Papua, itu tidak dalam bentuk uang. Jadi teman-teman FPHS ini harus tahu tuntutannya. Jangan salah kaprah,” bebernya.

Mengenai saham ini juga, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE MSi beberapa hari lalu telah menyatakan dikelola oleh Negara melalui perusahaan yang ditunjuk. Sehingga bukan dalam bentuk uang cash. Pun ketika dirinya kelak sudah tidak menjabat lagi sebagai Bupati, maka sebagai rakyat biasa ia tidak memiliki hak atas itu, kecuali menikmati melalui pembangunan yang dilakukan pemerintah.(ale)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *