oleh

Pemda Harus Tegas Tarik Kendaraan Dinas Pejabat Non Job

Pemda Kabupaten Mimika harus tegas dalam melakukan penarikan kendaraan dinas para pejabat yang sudah non job, ataupun mantan pejabat yang sudah pensiun. Ketegasan ini harus dilakukan oleh Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, agar masalah klasik yang terus berulang setiap tahunnya tidak lagi terjadi.

Wakil Ketua II DPRD, Yohanis Felix Helyanan saat ditemui Radar Timika, Selasa (1/9) mengatakan pejabat yang sudah tidak menduduki jabatan ataupun pensiun wajib mengembalikan fasilitas yang diberikan oleh negara. Di luar kendaraan dinas yang sudah dimiliki lebih dari lima tahun digunakan yang bisa diputihkan sesuai kebijakan pimpinan daerah, yang lainya wajib dikembalikan karena ini adalah aset negara.

Sampai saat ini dinas teknis terkait masih saja “suka hati” mengajukan permintaan kebutuhan kendaraan dinas. Padahal, hal ini merupakan tupoksi Bagian Aset Daerah yang satu pintu dapat mengeluarkan kebutuhan untuk para pejabat dan pegawai.

Politisi senior PDIP yang akrab disapa Jhon Tie ini bahkan menyebut jika masalah klasik tidak dikembalikannya kendaraan dinas, lalu kemudian pemerintah harus membeli lagi mobil dinas yang baru untuk pejabat baru, merupakan pemborosan anggaran daerah yang luar biasa.

“Kalau saya sebut ini merupakan pemborosan yang luar biasa. Satu kepala dinas bisa punya kendaraan sampai dua, tiga bahkan lebih dari pada itu, terus mereka harus menyesuaikan, pakai kendaraan itu apakah sesuai standart atau tidak, yakni 2000 cc, nyatanya mereka pakai 2500 cc yang mereka pakai,” jelas Jhon Tie.

Jika pimpinan OPD yang mengurus program yang lebih banyak di lapangan, memang tidak dipungkiri jika layak menggunakan kendaraan dinas 2500 cc. Namun, kepala-kepala dinas lainya diharapkan dapat menyesuaikan penggunaan kendaraan yang sesuai dengan tupoksi mereka.

Senada dengan hal itu, Politisi PKB, Miller Kogoya juga berharap agar pemerintah bisa menindak tegas penarikan kendaraan dinas bagi pejabat yang sudah dinonjobkan ataupun sudah pensiun. Fasilitas negara ini sebutnya, harus digunakan sesuai dengan peruntukanya dan bagi yang berhak.

“Kebiasaan buruk itu tidak boleh. Fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah itu sudah ada aturan. Kepala dinas yang boleh gunakan mobil dinas, ya ketika masih menjabat, kalau sudah tidak berdinas, ya dikembalikan,” tegas Miller.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *