oleh

Sepeda Motor Rp 1.000, Truk Rp 3.000

Akan Diberlakukan di Tempat Lainnya

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Ir Syarial didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dwi Cholifa yang hadir mewakili Bupati, Eltinus Omaleng dalam penarikan perdana retribusi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2010 ini mengatakan kebijakan soal adanya pungutan resmi ini, merupakan salah satu langkah yang baik dan patut untuk diapresi.

Dalam pungutan tersebut, tarifnya yang diberlakukan juga sangat terjangkau. Yakni Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua, Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp 3.000 untuk kendaraan berroda lebih dari empat.

Ir Syahrial menerangkan, pencanangan ini merupakan cara Pemda dalam hal ini Disperindag meningkatkan retribusi parkir, pasalnya  pembangunan untuk pajak retribusi dalam tahap pembangunan merupakan langkah yang baik. Pihaknya berharap langkah ini pun ikut dilanjutkan pada objek lainnya serta bisa dijadikan contoh OPD lain untuk ikut meningkatkan retribusi yang menjadi tanggungjawabnya untuk meningkatkan PAD.

“Saya harapkan ini merupakan satu awal yang baik untuk diiukuti teman-teman OPD lain yang punya objek-objek pajak atau retribusi untuk ikut mengembangkan retribusi pajaknya,” jelasnya.

Ia pun meminta agar Disperindag dan Bapenda bisa bersinergi dalam menjalankan penarikan retribusi tempat khusus parkir yan baru perdana dilakukan di Kabupate Mimika ini, serta meminta para petugas yang akan dilibatkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. “Dalam pemungutan ini, jangan sampai kita sudah berusaha untuk optimal lalu ada yang bocor-bocor. Saya harapkan tidak demikian,” jelas Ir Syahrial.

Kepala Disperindag, Michael Gomar mengatakan, dalam pemungutan ini masih bersifat manual, sehingga jumlah karcis parkir yang diberikan harus sesuai juga dengan penerimaan yang diterima. Para petugas yang akan bertugas diminta untuk menjalankan tugas dengan baik dan jujur serta tegas terhadap pengendara yang melawan dan tidak mau mengikuti aturan.

Namun selain menarik retribusi, para petugas juga harus tetap memperhatikan setiap kendaraan yang masuk untuk memarkir kendaraannya sesuai tempat yang ada. Motor diparkir di tempat parkir motor dan begitu pun mobil. Kerapian dan lalu lintas harus tetap diperhatikan agar tidak mengganggu pengunjung lainnya.

Untuk para tukang ojek dan kendaraan pedagang yang mengatakan barang dagangannya akan kembali ditinjau kedepanya. Apakah akan membayar satu kali setiap harinya atau akan membayar setiap bulannya.

Sementara itu, Kepala Bapenda, Dwi Cholifa mengatakan, penarikan parkir ada ada tiga, yakni retribusi tempat khusus parkir, retribusi parkir berlangganan yang dilakukan Samsat dan pajak parkir seperti yang dilakukan Diana, Galael dan beberapa toko lain di Timika.

“Namun untuk retribusi tempat khusus parkir ini baru sekarang di Pasar Sentral ini, nanti kita rencanakan di Bandara Baru dan RSUD juga. Retribusi ini khusus untuk fasilitas milik Pemerintah,” jelasnya.

Penetapan Pasar Sentarl sebagai kawasan wajib parkir, merupakan tahap awal dan masih akan terus dikembangkan dimana di Tahun 2021 nanti, Bapenda bersama Disperindag akan berencana memasang pembatas atau portal parkir seperi tempat parkir pada umumnya baik di pintu masuk maupun keluarnya.

Sambil kita menuju ke arah yang lebih sempurna, mekanisme penarikan dan penyetoran ke kas daerah menjadi tanggung jawab Bapenda dan juga Disperindag. Bapenda akan membuatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) karena semua penetapan baik retribusi maupun pajak harus ada penetapannya.

Ia menjelaskan untuk kedepannya dalam penarikan retribusi ini tidak akan menggunakan karcis tetapi akan menggunakan IT sebagaimana yang sudah mulai diberlakukan di beberapa Kota di Indonesia. “Tapi itu pelan-pelan, mudah-murahan dengan berjalannya ini kita sekaligus mensosialisasikan juga kepada masyarakat tentang retribusi ini, karena untuk Kabupaten Mimika retribusi dari 11 OPD itu kisaran Rp 15 miliar jadi masih banyak yang harus kita lakukan di BAPENDA. nanti secara teknis kita akan berkoordinasi di lapangan,” ungkapnya.

Pada awal penarikan retribusi ini sempat diwarnai aksi protes dari para pedagang karena kesalahpahamanan, namun setelah dijelaskan Kepala Disperindag, Michael Gomar, para pedagang akhirnya mengerti. (ptb)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *