oleh

Perda/Perbup dan RAD untuk Percepatan Eliminasi Malaria

Dinas Kesehatan terus berupaya menekan angka kasus malaria di Mimika yang rata-rata satu puskesmas bisa mencapai 30 sampai 50 kasus per hari dengan mengajukan Perda/Perbup dan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan eleminasi malaria.

Annual Parasite Incidence (API) atau rata rata kejadian malaria di Mimika dalam semester 1 tahun 2020 adalah 100/1000 penduduk. Kalau mencapai eliminasi maka harus ada pada angka kurang dari 1 kasus/1000 penduduk.

“Ini adalah pertemuan awal kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya yaitu dengan teman-teman di Biro Hukum Setda Mimika, kemudian nanti akan mengundang lintas sektor, lembaga agama, LSM, teman-teman Pokja media kemudian sektor terkait lainnya,” kata Kepala Dinkes, Reynold Ubra, Rabu (2/9) di Hotel Grad Tembaga.

Ia menjelaskan rancangan Perda/Perbup ini sudah ada sejak tahun 2012 lalu, namun baru akan coba dengan melibatkan Unicef untuk meninisiasi rancangan daerah yang jika sudah difinalkan oleh stakeholder, rancangan ini kemudian akan didorong ke DPRD, sehingga bisa ditetapkan.

Penyusunan rancangan Perda/Perbup terkait eliminasi Malaria ini dilakukan agar di tahun 2026 nanti, Mimika sudah bisa masuk pada eleminasi, dimana tidak ada lagi transmisi lokal malaria di dalam komunitas dan keluarga.

“Nah tentu saja ini kenapa menjadi penting, pertama kalau kita lihat RPJMN, RPJMD dalam periode yang sama 2020-2024 itu isu malaria menjadi salah satu masalah kesehatan,” tuturnya.

Malaria harus dituntaskan karena hari ini Mimika memiliki empat beban ganda yang menghambat derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama penyakit yang terabaikan atau dikenal dengan Neglected Disease seperti kusta. Kedua, penyakit akibat sektor lingkungan menjadi penyebab yaitu malaria yang nanti juga akan berdampak pada status gizi masyarakat. Dan terakhir adalah penyakit yang menular dari manusia ke manusia misalnya TBC, HIV, ditambah lagi dengan penyakit tidak menular hipertensi, diabetes, dan virus corona (Covid 19).

Sehingga menurutnya, upaya peningkatan kesehatan masyarakat ini menjadi tantangan terberat untuk tahun 2020-2024. Namun Dinkes lanjut Reynold yakni dengan adanya regulasi yang di tetapkan oleh pemda, kemudian bisa di implementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan oleh OPD terkait masyarkaat maupun teman teman media sendiri maka kasus malaria bisa diatasi.

Dalam pertemuan yang akan berlangsung hingga Jumat (4/9) ini pihaknya akan mendiskusikan secara bersama terkait dengan isu-isu strategis, kebijakan strategis dan bagaimana pengorganisasiannya .

“Langkah selanjutnya kalau sudah sampai ke tahap itu, termasuk sanksi nanti lebih kurang nanti akan ada 9 bab. Penyusunan melibatkan akademisi. Ini kami review dan tahapan selanjutnya sebelum difinalkan untuk di dorong ke rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan pasti akan ada naskah akademisnya,” sambungnya.

Di Tahun 2021 nanti target ini sudah selesai dan ditetapkan, dimana inisiasinya bisa datang dari eksekutif atau legislatf. Tetapi pada prinsipnya Mimika masuk eksekutif dan legislatif karena persoalan malaria ini menjadi isu bersama. Pada pra eliminasi berarti 1 kasus targetnya 1-5 kasus/ 1000 penduduk.

“Sebenarnya di tahun 2020 ini Mimika bisa didorong kurang dari seratus itu target kami tapi dengan pandemi Covid tentu saja ini akses untuk bagaimana implementasi malaria , menjangkau masyarakat menjadi terhalang juga,” katanya.

Eliminasi bisa terjadi dan berhasil, jika masyarakat patuh minum obat. Karena 70 persen kasus malaria di Mimika adalah kasus kambuh. Artinya kasus malaria baru hanya 30 persen saja. Tidak duduk di luar rumah pada jam 6 sore sampai jam 6 pagi, gunakan kelambu dan jaga kebersihan lingkungan.

“Nah kembali lagi isu kepatuhan, patuh minum obat sampai tuntas itu menjadi kunci untuk menurunkan malaria,” tutupnya. (ptb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *