oleh

Pedagang Pasar Sentral Tanda Tangani Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lapak

UNTUK menghindari sewa-menyewa dan jual lapak atau kios di Pasar Sentral Timika seperti yang selama ini terjadi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama para pedagang Pasar Sentral melakukan penandatanganan surat perjanjian pinjam pakai lapak, Senin (7/9) di lantai 1 Gedung Blok A2 Pasar Sentral.

Pada penandatanganan yang turut dihadiri Kepala Bidang Aset BPKAD Mimika, Marten Salosa, Disperindag menyiapkan 14 poin perjanjian dengan pedagang. Yakni pedagang mendapat kios atau los dari pihak pertama yakni pemerintah untuk dipergunakan sebagai tempat berjualan. Kedua, pihak kedua mempunyai hak sebagai pemakai kios, lapak, los atau meja untuk berjualan, sedangkan pihak pertama mempunyai hak sebagai pemilik. Ketiga, pihak kedua dilarang untuk memindahtangankannya dalam bentuk sewa atau kontrak bahkan jual kepada pihak lain.

Keempat, pada saat pihak pertama dan pihak kedua menandatangani surat perjanjian pinjam pakai ini, maka status kios, los, lapak atau meja tempat berjualan adalah sepenuhnya menjadi milik pihak pertama, sehingga segala bentuk sewa-menyewa, kontrak dan jual beli oleh pihak lain dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.

Kelima, pihak kedua dilarang merubah bentuk ukuran bangunan asli yang sudah disiapkan oleh pihak pemerintah, kecuali atas izin pihak pertama. Keenam, pihak kedua dilarang menjadikan lapak tersebut sebagai tempat tinggal atau rumah. Ketujuh, apabila pihak kedua meninggal dunia maka lapak tersebut sepenuhnya menjadi milik pihak pertama. Kedelapan, pihak kedua wajib membayar retribusi pasar dan sampah sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pihak kedua menunggak kewajiban membayar retribusi berturut-turut selama tujuh kali, maka pihak pertama akan melakukan segel tempat jualan tersebut dan mengambilnya kembali.

Kesembilan, pihak kedua dilarang menjual bahan bakar minyak eceran dalam jenis apapun, serta jenis barang terlarang lainnya. Kesepuluh, pihak kedua wajib menjaga kebersihan di masing-masing lapak dan membuang sampah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kesebelas, pada saat penataan dan pembenahan Pasar Sentral sesuai dengan master plan, maka pihak kedua bersedia direlokasi ke tempat yang disediakan oleh pihak pertama.

Keduabelas, pihak kedua wajib menjaga dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan pihak pertama. Ketiga belas, surat perjanjian ini berlaku selama satu tahun. Keempat belas, dalam pelaksanaannya pihak kedua tidak mematuhi peraturan dalam perjanjian pinjam pakai ini, maka segala resiko hukum yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak kedua.

Dengan adanya penandatanganan ini, Kepala Disperindag, Michael Gomar berharap pedagang tetap melakukan aktivitas berjualan, sehingga pemanfaatan dan fungsi gedung khususnya untuk Blok A1 dan A2 yang sudah lama dibangun dimana untuk Blok A1 sudah sekitar 7 tahun dan A2 3 tahun bisa segera dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

“Kita belum tahu berapa yang tandatangan karena masih ada yang memang belum datang melapor. Tapi bagi mereka yang sudah menadatangani surat perjanjian pinjam pakai hari ini adalah mereka yang sudah membuka ruko dan melakukan aktivitas jual beli di Blok A1 dan A2,” katanya.

Pemberlakuan perjanjian yang hanya satu tahun dilakukan karena Disperindag masih akan terus melakukan evaluasi dalam rangka melihat keaktifan dan tanggungjawab pedagang dan di tahun depan akan kembali diperpanjang. Namun jika ditemukan ada pedagang yang tidak mengindahkan isi poin perjanjian tersebut, maka pemerintah melalui Disperindag kata Gomar akan memberi sanksi tegas kepada para pedagang sebagaimana yang tercantum dalam isi poin perjanjian, yakni mengambil kembali ruko, lapak, los atau meja tersebut.
Sementara untuk pedagang yang sudah menerima kunci, tetapi belum melakukan pembenahan atau belum ada tanda-tanda untuk mengisi kios atau lapak, ia meminta agar pedagang tersebut segera melakukan pembenahan. Pasalnya jangka waktu yang diberikan sudah cukup lama yakni kurang lebih tiga minggu.

Adapun yang menandatangani wajib untuk didokumentasikan sebagai bukti dan arsip Disperindag jika nanti dalam evaluasi ada data yang tidak sesuai.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset BPKAD Mimika, Marten Salosa meminta para pedagang untuk menjaga aset pemerintah tersebut dengan baik sebagaimana menjaga rumah sendiri. Tidak mengotori apalagi merusaknya.

“Jadi dalam perjanjian sudah diatur bahwa hak milik sepenuhnya ada di pihak pertama, yaitu pemerintah. Jadi kami harapkan ini dijaga baik karena tidak bagus kalau kita kotori. Kita rawat baik,” katanya.(ptb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *