oleh

Sidang Paripurna LKPJ APBD 2019 Digelar Hari Ini

Jhon Tie: Fraksi Wajib Kritisi yang Tidak Sesuai Fakta

DPRD Mimika, Rabu (8/9) hari ini direncanakan menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2019 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Mimika.

Sekwan DPRD, Ananias Faot mengatakan rapat paripurna I Masa Sidang III ini direncanakan berlangsung selama tiga hari. Pada hari pertama akan dilaksanakan pembukaan sidang dan dilanjutkan pada keesokan harinya dengan agenda pandangan umum ke enam fraksi DPRD pada pagi hari. Pada hari yang sama, Kamis (9/9) di malam hari akan dilanjutkan dengan jawaban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan pada hari berikutnya yakni Jumat (10/9) akan ditutup dengan penutupan dan penyerahan rekomendasi dari legislatif ke eksekutif terhadap LKPJ dan LPP-APBD Tahun Anggaran 2019.

Untuk melaksanakan agenda yang baru pertama kalinya akan diurusnya sebagai Sekwan ini, Ananias mengatakan pihaknya sangat siap. Di mana, pegawai Setwan sigap mempersiapkan segala keperluan agenda tahunan ini agar berlangsung dengan lancar. Kesiapanya sendiri, menurut Ananias sudah mencapai 90 persen dan tinggal dilaksanakan pada hari H-nya saja.

“Kesiapannya sendiri sudah 90 persen, undangan sudah beredar, materi LKPJ sudah kita serahkan kepada semua anggota DPRD untuk dipelajari dan dibahas,” jelas Ananias.

Adapun pelaksanaan rapat paripurna sendiri direncanakan akan berlangsung pukul 10.00 wit. Walaupun belum memastikan bupati atau wakil bupati sampai Plt Sekda yang akan membuka sidang ini, namun Ananias mengakui jika secara resmi pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pihak pemerintah.

“Secara resmi surat sudah kita sampaikan untuk acara pembukaan, memohon untuk pimpinan daerah bisa menyampaikan sambutan pada acara pembukaan,” imbuh Ananias.

Fraksi Diminta Kritisi yang Tidak Sesuai Fakta

Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan mengajak keenam Fraksi di DPRD untuk kritis terhadap isi LKPJ Tahun Anggaran 2019 apabila tidak sesuai dengan fakta di lapangan. LKPJ yang didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebutkan jika Kabupaten Mimika berhak mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Predikat WTP ini didapat setelah BPK turun langsung untuk melihat administrasi dan kegiatan prioritas skala besar saja yang menjadi target. Namun, pada kegiatan skala kecil yang ada di kampung-kampung dengan item yang cukup banyak ini tidak disentuh.

Pada proyek dengan nilai kecil inilah kata Politisi senior PDI Perjuangan yang akrab disapa Jhon Tie ini, harus menjadi perhatian legislatif. Ia mengatakan dalam LKPJ tahun anggaran 2019, jika ada laporan penyelesaian kegiatan dan proyek yang tidak sesuai fakta di lapangan, maka dewan melalui fraksinya wajib untuk mengkritisi hasil kegiatan tersebut.

“Ini tugas kita sebagai DPRD, ada reses, kunker, kita sering kali turun ke bawah, apakah proyek setahun ini sudah sesuai dengan harapan atau tidak, apakah sudah selesai atau terbengkalai, ini yang kita lihat pada LKPJ, kalau ada yang tidak sesuai ya kita dewan perlu kritisi terutama dari fraksi-fraksi,” jelas Jhon Tie.

Lanjutnya, Pemda Mimika yang sudah mendapat predikat WTP ini bukan berarti 100 persen tidak ada masalah. Jika suatu saat ada temuan, maka ini tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada agenda pandangan fraksi di rapat paripurna LKPJ ini kata Jhon Tie, dewan harus mengkritisi hasil proyek yang dilaksanakan pemerintah. Walaupun nantinya menerima hasil LKPJ ini, perlu ada catatan bagi pemerintah.

“Jika tidak sesuai harapan, pasti kita kritik, saya harap teman-teman dewan mara kita lihat baik materi LKPJ ini agar bisa memberikan pandangan fraksi sesuai harapan masyraakat, kita tidak bisa 100 persen ikuti saja,” imbuhnya. (ami)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *