oleh

Fraksi Gerindra Walk Out pada Sidang Paripurna LKPJ dan PP APBD 2019

Fraksi Gerindra yang dipimpin ketua fraksinya, M Nurman S Karupukaro bersama Elminus B Mom dan Tansil Azharie, memilih meninggalkan (walk out) ruang sidang yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (9/9) kemarin. Selain ketiganya, walk out juga dilakukan anggota Fraksi Mimika Bangkit, Saleh Alhamid.

Dalam jumpa pers di ruang kerja Fraksi Gerindra, M Nurman S Karupukaro mengatakan sikap walk out terpaksa dilakukan karena agenda sidang paripurna ini tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 03 Tahun 2007 tentang LKPJ.

Fraksi Gerindra sebut Nurman harus keluar dari ruang sidang karena tidak mendapat jawaban dari pimpinan (Ketua DPRD) tentang materi LKPJ yang baru diterima dua hari lalu, namun ternyata langsung akan diparipurnakan. Setelah diterima oleh legislatif, materi LKPJ ini sebutnya harus dipelajari terlebih dahulu oleh semua anggota dewan. Sebelum melakukan sidang paripurna, sebutnya, tentu ada mekanisme yang berlaku, yakni belum adanya pleno hasil dari jadwal yang ditetapkan oleh Bamus.

“Yang kita sesalkan hari ini, Paripurna ini kan harus sempurna, apalagi LKPJ. Di dalam amanat Undang-Undang menyatakan wajib LKPJ tidak boleh diwakilkan kepada siapapun, sebagaimana diamanatkan dalam UU dan PP sebagai dasar hukum yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD, serta mengacu pada PP tentang laporan dan evaluasi dalam pasal 1 bahwa kepala daerah wajib dan mengikat kepala daerah sebagai pengguna anggaran,” jelas Nurman.

Dijelaskan Nurman, sebelum menggelar rapat paripurna LKPJ ini, jadwal yang disepakati oleh Bamus harus diplenokan terlebih dahulu, dan bukan berdasarkan keputusan Ketua DPRD. Anggota dewan yang baru dilantik setahun ini, belum dilaksanakan Bimtek terhadap UU terkait pengawasan dan tata kerja DPRD. “Isi materi LKPJ yang memiliki ketebalan sekitar 20 cm ini diberikan kesempatan hanya dipelajari selama kurun waktu dua hari,” kata Nurman.

Eksekutif yang memberikan materi LKPJ ke DPRD, lalu DPRD mempertanggungjawabkanya kepada masyarakat dengan melihat langsung tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu terdapat banyak pokok pikiran (pokir) dewan yang disampaikan melalui mekanisme yang ada 2019 yang tidak diakomodir di dalam LKPJ 2019. LKPJ ini juga disusun oleh DPRD periode 2014-2019 yang tercantum anggaran Rp 4,3 triliun namun nominalnya naik menjadi Rp 4,7 trilyun. Kenaikan signifikan ini sendiri belum pernah juga ditetapkan oleh DPRD sebelumnya.

Lanjut Nurman, sesuai amanat UU, Plt Sekda juga sebenarnya tidak bisa menyerahkan dokumen LKPJ kepada DPRD, yang seharusnya diserahkan oleh kepala daerah. “Khusus Fraksi Gerindra akan tetap mengikuti protokoler yang ada, kami akan pelajari ini (materi LKPJ) sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku,” jelasnya.

Dari ke-35 anggota dewan, hanya 7 dewan yang lama dan sudah mengetahui UU dan PP tentang LKPJ. Namun ke-28 anggota DPRD yang baru tentu harus mempunyai ilmu lagi yang bisa didapat lewat agenda Bimtek.

Untuk itulah Fraksi Gerindra kata Nurman, tetap akan menunggu penyampaian dan penjelasan terkait dengan LKPJ oleh bupati dan wakil bupati sesuai dengan UU dan PP. Setelahnya, Fraksi Gerindra akan menyampaikan hasil penelaahan LKPJ kepada masyarakat secara terbuka lewat media massa. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *