oleh

Pemda Susun RDTR Tiga Kawasan

Seiring perkembangan Kabupaten Mimika yang semakin pesat, pemerintah daerah memantapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ada tiga kawasan yang menjadi fokus tahun ini yakni kawasan perkotaan Timika, kawasan kota baru dan kawasan Distrik Kuala Kencana.

Sebagai tahap awal dilakukan seminar pendahuluan yang dipaparkan oleh konsultan penyusun RDTR, Rabu (16/9) kemarin di kantor Bappeda Mimika. Seminar yang digelar Bappeda Mimika itu dipimpin Asisten Bidang Perekonomian Setda Mimika, Ir Syahrial, MM didampingi Sekretaris Bappeda, Hilar Limbong Allo dihadiri OPD terkait.

Asisten Bidang Perekonomian Setda Mimika, Ir Syahrial, MM menjelaskan, RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasn strategis kabupaten atau kawasan strategis kota.

Secara substansi RDTR memuat tujuan penataan ruang bagian wilayah perencanaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penangannnya, ketentuan pemanfaatan dan peraturan zonasi.

Kabupaten Mimika kata Syahrial sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika dengan maksud mewujudkan ruang Kabupaten Mimika yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjuan dengan berbasis pada pengolahan sumber daya alam didukung pengembangan sumber daya buatan dan sumber daya manusia dengan tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan penyusunan RDTR lanjut Syahrial, sebagai arahan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik kawasan. Sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi dan pemberian perizinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan.

Sekretaris Bappeda Mimika, Hilar Limbong Allo menambahkan, tahun ini Bappeda menyusun RDTR untuk tiga kawasan yakni kawasan kota baru, kawasan perkotaan Timika dan Distrik Kuala Kencana. “Inikan daerah padat jadi harus ditetapkan cepat sebelum pemanfaatan ruang semakin berkembang,” ujarnya.

Hilar mengatakan ketika RDTR sudah ditetapkan dalam bentuk Perda nantinya berkaitan dengan sanksi. Mislanya kawasan ruang terbuka hijau sudah ditetapkan tapi ada pihak yang memanfaatkan sebagai kawasan pemukiman maka harus diberi sanksi.

Bappeda kata Hilar akan berupaya mempercepat penyusunan RDTR agar ditetapkan sebagai Perda. Hanya saja dengan aturan terbaru di Kementerian ATR dimana ada beberapa ketentuan sehingga harus ada penyesuaian. “Bahwa memang kita harus siapkan baik agar bisa mendapatkan rekomendasi Bupati dan Gubernur,” tandasnya. (sun)  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *