oleh

Bupati Ingin Kota Baru Minimal Seperti Kuala Kencana

Di masa pemerintahannya Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH menggagas pembangunan kawasan kota baru. Untuk mewujudkannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebagai tahap awal dilakukan seminar pendahuluan RDTR yang disusun oleh PT Satria Creasindo Prima, Kamis (17/9) kemarin di kantor Bappeda dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Ir Syahrial, MM didampingi Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi. Seminar dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Bappeda, Yohana Paliling mengatakan Bappeda bersama konsultan akan bekerjasama dalam menyusun RDTR. Setelah mendengar pemaparan, Yohana menekankan agar konsultan serius menyusun RDTR kota baru dengan melibatkan banyak pihak agar hasilnya bisa memuaskan.

Kata dia, dalam penyusunan tidak perlu melihat daerah lain tapi sesuai keinginan Bupati bahwa kota baru nantinya minimal seperti Kota Kuala Kencana yang juga berada di Kabupaten Mimika. Sebab kota yang dibangun sekitar 20 tahun lalu itu sampai saat ini masih terawat. Demikian pula dengan utilitas hingga distribusi air dan pembuangan limbah yang terpadu. “Saya sudah konsultasi dengan Bapak Bupati dan kita konsen penyusunan RDTR kota baru,” katanya.

Dari pemaparan konsultan, kawasan kota baru akan masuk dalam lima distrik yakni Mimika Baru, Kuala Kencana, Iwaka, Wania dan Mimika Timur. Luas area diperkirakan mencapai 29 ribu hektar. Hanya saja ada beberapa persoalan karena di atas lahan itu ada sekitar 8.853 hektar yang statusnya Hak Guna Usaha atas nama PT Prima Sarana Graha.

Terkait hal itu Asisten 2 Setda Mimika, Syahrial menegaskan bahwa persoalan lahan tidak boleh menganggu perencanaan. Pemda Mimika akan mengambil langkah untuk menyelesaikan hingga pembebasan lahan. Sebab satu blok dari lahan PT Prima Sarana Graha sudah diserahkan ke Pemda Mimika.

Kepala BPN Timika, Pantoan Tambunan mengungkapkan pemerintah belum menerbitkan HGU bagi PT Prima Sarana Graha. Baru izin lokasi dan SK pelepasan kawasan hutan. Meski sudah mendapat SK pelepasan kawasan hutan bukan berarti sudah menjadi milik.

Kawasan yang akan menjadi pusat pengembangan kota baru berada di sekitar Jalan Poros SP 5. Salah satunya adalah lokasi pembangunan stadion sepakbola. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *