oleh

Pemilik Lahan Pelabuhan Pomako Tunggu Komitmen Pemda Mimika

Pengembangan Pelabuhan Pomako terkendala persoalan lahan. PT Bartuh Langgeng Abadi sebagai pemilik lahan menyatakan tidak bermaksud menghambat pembangunan. Namun sebagai pemilik yang mengklaim mengantongi dokumen resmi baik surat pelepasan maupun sertifikat tanah, hanya menunggu komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Sumitro selaku Komisaris PT Bartuh Langgeng Abadi didampingi kuasa hukumnya, Eus Berkasa kepada wartawan Sabtu (19/9) lalu di Hotel Serayu mengatakan, pihaknya tidak pernah dilibatkan atau Pemda tidak berkoordinasi dalam melakukan pengembangan Pelabuhan Pomako.

Tahun 2017 lalu diungkapkan Sumitro, dilakukan pertemuan di Jakarta yang difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan Laut melalui Dirjen Perhubungan Laut. Pertemuan antara Pemda Mimika dengan PT Bartu Langgeng Abadi. Dari Pemda Mimika diwakili Asisten Bidang Pemerintahan kala itu, Kepala Kejaksaan Negeri Timika termasuk John Rettob yang saat itu masih menjabat Kepala Dinas Perhubungan. Ada pula Kepala Bagian Pertanahan Setda Mimika serta dari Badan Pertanahan Nasional.

“Kesimpulan pertemuan saat itu ada keinginan Pemda akan menyelesaikan status kepemilikan dengan PT Bartuh Langgeng Abadi. Bahwa akan dibayar akhir Tahun 2017. Tetapi pasca pertemuan di Jakarta ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Pemda,” ungkap Sumitro.

Kemenhub menurut Sumitro, menilai PT Bartuh Langgeng Abadi memiliki dasar hukum kuat melihat alas hak atau bukti kepemilikan lahan di Pelabuhan Pomako. Sementara Pemda Mimika dinilai sangat lembah dari sisi kekuatan hukum. Itulah sebabnya Kemenhub membatalkan alokasi anggaran pembangunan karena harus ada penyelesaian lahan.

Setidaknya ada total 56 hektar lahan milik PT Bartuh Langgeng Abadi termasuk lokasi berdirinya Pelabuhan Pomako saat ini. Karena terdaftar secara sah sebagai pemilik, maka Sumitro membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. “Tanah itu secara sah milik saya dengan bukti pendukung. Pemda memang punya lahan, tapi bukan di kawasan itu, hanya dia maunya yang kita punya,” ujarnya.

Selain Pelabuhan Pomako di atas lahan itu juga terdapat bangunan atau usaha lain, namun oleh PT Bartuh Langgeng Abadi sebatas memberikan izin hak pakai. Termasuk menurut Sumitro adalah Kantor Polsek Pelabuhan yang diizinkan karena merupakan kebutuhan bersama.

Memang belum semua lahan yang totalnya 56 hektar bersertifikat. Tapi pelepasan dari pemegang hak ulayat sudah dimiliki. Bahkan sekitar 5 hektar dari kawasan itu sudah dijual kepada PT Semen Papua dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua. Ini menurutnya, sebagai bukti keabsahan karena diakui oleh Pemprov Papua. Balik nama juga sudah dilakukan.

Jadi Sumitro menegaskan, pihaknya membuka diri dan bersedia untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan Pemda Mimika untuk membangun dan mengembangkan kawasan Pelabuhan Pomako demi pembangunan Kabupaten Mimika.

“Saya dukung sepenuhnya dengan cara kerjasama. Ada win-win solution. Saya siap kok kerjasama. Dimana dalam kerjasama nanti kita akan berikan kontribusi yang bisa menambah PAD. Dari Pemda bagaimana dan PT Bartuh Langgeng Abadi juga bagaimana,” terangnya.

Eus Berkasa sebagai Kuasa Hukum PT Bartuh Langgeng Abadi menambahkan, pembayaran ganti rugi bukanlah pilihan utama. Kliennya menawarkan beberapa opsi lain, dimana Pemda tidak harus membayar ganti rugi karena memang membutuhkan biaya cukup besar.

Ada pilihan lain salah satunya kerjasama yang ditawarkan PT Bartuh Langgeng Abadi kepada Pemda Mimika. Dimana PT Bartuh Langgeng Abadi bisa menjadi investor atau pengelola, yang penting ada mekanisme kerjasama yang disepakati oleh Pemda Mimika.

Ia juga menegaskan bahwa kliennya tidak berniat membawa persoalan ini ke ranah hukum. Termasuk setelah Pemda memasang plang di lokasi milik PT Bartuh Langgeng Abadi. Sebab menurutnya siapapun bisa memasang plang dan mengklaim, tapi dokumen alas hak yang menjadi kekuatan.

“Sebetulnya sebagai pemilik, sangat terbuka untuk bekerjasama dengan Pemda. Tetapi Pemda harus menjalin komunikasi dengan pemilik tanah. Jadi jangan kemudian kesampingkan pemilik tanah lalu membuat pembangunan di sana tanpa ada koordinasi. Jadi pemilik tanah terbuka untuk bekerjasama tinggal teknisnya bagaimana, Pemda bisa komunikasi dengan pemilik tanah,” papar Eus. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *