oleh

Keluarga Besar Bupati Omaleng Sampaikan 9 Pernyataan Sikap

Terkait Perkembangan Kasus Video Mesum

Keluarga besar Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyampaikan sembilan poin pernyataan untuk menyikapi perkembangan kasus penyidikan video mesum yang tengah bergulir di Kepolisian Daerah (Polda) Papua. Sembilan poin tersebut dibacakan oleh perwakilan keluarga besar Bupati Omaleng, Nalio Jangkup di Mile 32, Selasa (29/9).

Nalio Jangkup mengatakan, pihaknya mewakili keluarga besar Bupati Mimika, harus menanggapi isu yang berkembang tentang kasus video mesum. Pasalnya pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Namun dalam perjalanannya ternyata banyak sekali kelompok yang terus memanfaatkan kasus ini untuk berbagai kepentingan, yang membuat keluarga besar Bupati Omaleng terganggu.

“Kami lihat indikasi kuat kasus ini dipolitisir. Itu betul-betul kami merasa terganggu sekali, sehingga hari ini kami melaksanakan jumpa pers. Kami akan mengungkapkan apa yang menjadi isi hati keluarga besar Bupati,” ujar Nalio Jangkup didampingi Edi Omaleng, Yohanis Jangkup, Yohanes Kemong, Adolf Omaleng, Yosias Janampa, Manuel Ananim, dan Edi Omaleng.

Poin pertama. Keluarga besar Bupati Omaleng meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua yang sedang menangani kasus ini, agar pelaku asusila, pelaku perselingkuhan berinisial MM diproses hukum dan ditahan, sebelum kasus ini berlanjut. Sebab menurut Nalio, saat ini ada indikasi kuat ada permainan untuk melindungi pelaku.

“Sekarang polisi diindikasi kuat, betul-betul ada permainan. Seorang pelaku asusila, perselingkuhan malah dilindungi, kemudian malah kejar kasus kedua tentang publikasi dan lainnya. Ini tidak masuk akal. Kami lihat kasus ini tidak berjalan secara adil,” ujar Nalio.

Kedua. Keluarga Bupati Omaleng menyatakan tidak terima atas demo yang mengatasnamakan orang Papua, mengatasnamakan mahasiswa Papua dan mahasiswa Timika, yang melakukan aksinya di Mabes Polri di Jakarta dua hari lalu. Nalio menyebut aksi itu sebagai aksi bayaran.

Ketiga. Nalio juga menyatakan keluarga besar Bupati Omaleng merasa terusik dengan aksi FPHS dan Yayasan, yang terus menerus berbicara memojokkan Bupati. “Jangan karena ada kepentingan pribadi, kepentingan politik yang lalu-lalu, dibawa-bawa dan dipakai untuk kasus ini dijadikan alat perlawanan kepada Bupati,” ujarnya.

“Kami semua tahu apa tujuan Yahamak, apa tujuan FPHS. Silahkan kalian jalan di koridor masing-masing. Jangan pakai kasus ini untuk menyerang atau memojokkan Bupati. Yayasan yang seharusnya berbicara tentang hak-hak perempuan, istri yang diselingkuhi, kenapa Yayasan tidak bicara. Malah serang Bupati. Kami minta semua berhenti dan percayakan kasus ini diproses kepolisian. Jangan karena kepentingan pribadi membuat situasi panas. Dan kami keluarga tidak tidur tenang ini,” imbuh dia.

Keempat. Pihaknya juga meminta kepada Lembaga adat Suku Kamoro atau Lemasko, memberikan sanksi kepada MM yang ada dalam video itu, bukan malah membela. “Jangan Lemasko melindungi oknum-oknum tersebut. Katanya Lemasko hadir untuk betul-betul bicara hak hidup orang Kamoro. Kasus ini hanya oknum, jangan bawa-bawa lembaga adat,” beber Nalio Jangkup.

Kelima. Dalam kasus ini, peristiwa terjadi di Mimika, sehingga pihaknya meminta agar dikembalikan ke Mimika.

Keenam. Pihaknya juga meminta kepada Kapolda Papua yang nota bene putra terbaik Amungme dan Kamoro, agar tidak membawa kasus ini ke ranah politik dan dipolitisasi. Sebab Kapolda Papua adalah anak terbaik dari Mimika, Papua. Anak terbaik Amungme dan anak terbaik Kamoro. Kapolda tidak boleh memilih-memilih kasus. Kapolda Papua adalah putra terbaik orang Papua saat ini. Beberapa kasus-kasus besar yang terjadi di Mimika, tidak pernah diangkat sampai sehebat seperti sekarang. Namun kasus video mesum langsung diambil alih Polda Papua. Karena itu, sebagai putra terbaik Papua dan Mimika, Nalio berharap Kapolda dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan bijaksana.

“Kasus ini sebenarnya kecil dan bisa diselesaikan secara adat. Tapi malah dibawa ke Polda Papua. Kami telah menerima itu dan menyerahkan ke polisi. Namun kami menilai itu betul-betul dipakai untuk hal lain. Bukan murni karena kasus asusila,” tegas Nalio.

“Kami keluarga besar akan lawan kelompok siapapun yang berusaha untuk memojokkan Bupati. Kami siap. Kami harus menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Kelompok manapun tidak boleh memakai kasus ini untuk betul-betul menyerang keluarga Bupati atau Bupati yang sedang bertugas saat ini,” sambung Nalio menyampaikan  poin ketujuh.

Kemudian poin delapan, pihaknya menilai kasus ini betul-betul mengarah pada ranah politik, bukan murni kasus asusila atau video mesum. Melainkan sedang mengarah untuk menjatuhkan Bupati Mimika sebagai kepala daerah. Dan beberapa tokoh-tokoh Amungme dalam era berakhirnya Otsus. “Memang ada indikasi untuk menjatuhkan tokoh-tokoh Amungme secara politik. Sehingga kami minta polisi untuk bekerja secara jujur dan adil,” sebutnya.

Dan poin sembilan atau poin terakhir, pihaknya sebagai keluarga besar Bupati Omaleng menyatakan kesiapan menyelesaikan masalah ini secara adat. “Mau kelompok siapapun, mau apapun, yang betul bicara, kami juga siap. Mau dalam bentuk apapun kami siap. Sebab sangat disayangkan selama ini Amungme dan Kamoro tidak pernah berkonflik,” tukasnya.

Tokoh Amungme lainnya, Yohanes Kemong menambahkan, kasus video mesum tersebut sebenarnya tidak harus dipolitisir.

“Kasus yang sesungguhnya harus diselesaikan dengan baik, namun mengarah sampai kasus tersebut dipolitisir. Sehingga kita selalu analisa, menjaga kemungkinan-kemungkinan, logika kedepan bahwa kasus ini arahnya membawa dan menyeret-nyeret seorang tokoh Amungme. Sementara kami Amungme di Mimika ini sudah tidak ada, sudah berakhir. Hanya ada beberapa tokoh yang sementara digodok. Kami hanya tahu pak Omaleng setelah pak Anggaibak meninggal. Setelah Omaleng ada Piet Magal. Ada Yopi. Sementara dalam kasus ini menyerang tokoh-tokoh Amungme, sehingga kami tidak akan diam. Teman-teman Kamoro juga jangan hanya pikir hukum, hukum dan hukum saja. Tapi harus lihat kehidupan, budaya, tradisi Amungme dengan Kamoro. Sehingga kami minta kasus ini jangan lagi dipolitisir. Saya pun kalau secara politik tidak akan hadir di sini. Namun karena ketokohan, saya hadir,” ujar Yohanes.

Yohanes mewakili keluarga besar Bupati Omaleng juga menyatakan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan kasus ini juga memungkinkan dilaksanakan. Artinya semua pihak mencabut laporan polisi dan penyelesaian kasus tersebut dilaksanakan di Mimika dan dilakukan secara adat.

“Amungme dan Kamoro ini dua suku besar yang ada di Mimika. Jangan gara-gara kasus kecil ini menyebabkan dua suku ini tercerai. Jangan mau dimanfaatkan pihak-pihak lain,” pesannya.

 

“Mari kita contoh budaya orang tua dulu-dulu. Dimana orang tua Kamoro naik dayung ke kepala air. Dari kepala air turun baku tukar barang, selesai. Itu budaya sampai sekarang masih ada. Kenapa kita anak-anak tidak bisa lakukan. Budaya itu artinya kita menyelesaikan masalah dengan budaya. Tukar menukar, habis itu bicara, selesai sudah. Ini bisa dilakukan. Pak Kapolda sebagai anak Kamoro tahu adat itu. Kenapa harus ditarik jauh. Mari selesaikan secara adat. Secara budaya. Karena dua suku ini tidak akan punah. Akan selalu hidup terus menerus di Mimika ini. Mari kita ingat kedepan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada tokoh-tokoh Kamoro. Kita harus pikir analisanya ke sana. Jadi tidak lagi saling serang,” ajaknya. (ale)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *