oleh

Pengacara Bupati Laporkan Kasus Pencemaran Nama Baik

Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik

Pengacara Bupati Mimika, Dr Anthon Raharusun, SH MH membuat laporan ke Polda Papua terkait pencemaran nama baik terhadap Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH yang diseret-seret dalam pusaran kasus video mesum yang juga ditangani Polda Papua.

Melalui sambungan telepon seluler, Selasa (29/9), Anthon mengungkapkan pihaknya melaporkan balik MM, serta satu media online. Anthon membeberkan alasan pihaknya melakukan hal itu. Sebab belakangan ini banyak pemberitaan yang menyebutkan Bupati sebagai pengedar dalam kasus video itu. Namun Anthon menyatakan hal itu tidak benar.

“Beliau pun mendapatkan itu dari pihak lain. Sehingga beliau tidak ada maksud dalam kategori yang dituduhkan oleh berbagai pihak hingga mendesak aparat kepolisian untuk menyeret bupati dalam kasus itu. Kita sekarang (29/9) sedang lapor balik menyangkut pencemaran nama baik ke Polda Papua. Termasuk media yang selama ini menyudutkan Bupati. Mudah-mudahan laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak penyidik. Agar bisa berimbang pemberitaan tentang kasus ini. Bahkan tuduhan-tuduhan dari berbagai pihak itu harus klir,” beber Anthon.

“Saya selaku penasehat hukum dari pak Bupati, tentu saya tahu tentang bagaimana kasus ini terjadi. Hanya saja sekarang ini yang paling penting, pelaku utama dalam video itu harus juga diproses hukum. Karena sampai sekarang ini pelaku utama tidak diproses. Padahal kalau kita kaitkan dengan undang-undang ITE dan undang-undang pornografi, itu sebetulnya sudah masuk kategori. Sehingga kami minta ada keseimbangan di dalam proses hukum itu sendiri. Sehingga jangan sampai prosesnya karena Bupati adalah seorang pejabat publik, lalu semua tuduhan itu dialamatkan ke Bupati. Ini yang harus kita klarifikasi di media. Bukan Bupati yang menyuruh orang untuk membuat dan menyebarkan video itu. Untuk apa? Itu kan tidak mungkin sebagai pimpinan daerah melakukan itu,” sambung Anthon.

Lanjut Anthon, pihaknya melaporkan balik MM, lantaran munculnya kasus itu diduga dimanfaatkan oleh MM untuk menuduh Bupati sebagai orang yang menyebarkan. Ia ingin agar kasus ini berjalan berimbang. Sebab MM selama ini tidak ditahan.

Selain MM, Bupati juga melaporkan media yang memberitakan kasus tersebut selama ini. Yakni media yang dengan masif memberitakan tanpa ada check and balance. Anthon menyayangkan pemberitaan sejumlah media yang tidak berimbang ini. Sebab seharusnya dalam berita harus ada  proses check and re-check sebelum berita di-publish ke publik.

“Saya sebagai kuasa hukum ingin bahwa pemberitaan-pemberitaan yang selama ini dialamatkan kepada Bupati, ini harus berimbang. Jangan sampai pemberitaan itu merugikan atau mencemarkan nama baik beliau, baik dalam kedudukan, harkat dan martabat beliau sebagai pimpinan daerah. Itu saya pikir harus klir,” ujarnya.

Tuduhan kepada Bupati baik orang per orang atau kelompok-kelompok masyarakat dan media massa, jangan ada kepentingan-kepentingan lain. Kasus ini terlalu kecil untuk seorang Bupati untuk terlibat di dalam hal seperti ini. Media juga diminta memberitakan sesuatu itu dengan berimbang.

“Kita menghargai media atas kebebasannya yang dijamin undang-undang. Tetapi kita juga tidak bisa mentoleransi kalau ada pemberitaan-pemberitaan yang “menghakimi” seseorang atau trial by the press. Penghukuman oleh media massa itu akan menjatuhkan harkat dan martabat, nama baik seseorang,” tutur Anthon.

“Memang kita punya hak jawab, tetapi kan media juga memberitakan harus melakukan kroscek terlebih dahulu kepada sumber beritanya. Bukan berarti Bupati mengelak dalam kasus ini, tetapi memang Bupati tidak ada urusan-urusan seperti itu. Karena tugas-tugas pemerintahan ini jangan sampai terganggu. Makanya kita laporkan media-media yang mencemarkan nama baik Bupati,” sambung dia.

Menurut Anthon, media massa memiliki tugas mulia. Memiliki kebebasan di dalam pemberitaan. Namun di dalam kebebasan itu juga tentu harus ada pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak orang lain. Ini yang harus diingat oleh media-media sebelum melakukan pemberitaan, termasuk pihak-pihak yang selama ini memanfaatkan media untuk menyerang Bupati.

“Saya pikir ini harus diklirkan semua. Jadi pernyataan saya hari ini, ingin supaya jangan sampai kasus ini dimanfaatkan oleh siapapun untuk menjatuhkan nama baik beliau atau atas kepentingan-kepentingan politik dibalik peredaran video mesum itu,” tegasnya.

Terkait dengan pelaporan terhadap media, sambungnya, lantaran pihaknya selama ini mengamati bahwa media tersebut memberitakan itu secara kontinyu, secara terus menerus. Maka sebenarnya sudah ada konflik kepentingan di balik itu. Kalau pun media menganggap Bupati menghindari atau tidak mau berkomunikasi, itu karena memang tidak ada kaitan dengan Bupati langsung. Bupati tidak mengetahui faktanya seperti apa, siapa pembuatnya dan tidak tahu bagaimana video itu beredar.

Jadi menurutnya bagaimana mungkin Bupati memberikan keterangan di media, sedangkan tidak tahu latar belakang video ini maupun pembuatan video. Bahkan Bupati sendiri tidak mengetahui bagaimana video itu mulai beredar.

“Kalau dikatakan Bupati menghindari, karena memang beliau tidak mau terlibat di dalam opini-opini publik yang berkembang. Karena kalau beliau memberikan statement ke publik, itu seolah-olah membela diri. Oleh karena itu beliau tidak mau terlibat dalam pemberitaan-pemberitaan, untuk menjaga stabilitas masyarakat supaya tidak terganggu dengan statement beliau di media,” jelasnya.

Sementara terkait kasus itu sendiri, Anthon memberikan klarifikasi. Bahwa Bupati bukan sebagai pengedar. Awal mula beredarnya video itu sendiri bukan dilakukan Bupati.

“Beliau kan mengecek. Kalaupun beliau dapat dari seseorang kemudian beliau mau menginformasikan atau memuat di suatu medsos, itu adalah dalam rangka selaku pimpinan daerah mempertanyakan, tolong dicek kebenaran di dalam video ini. Tidak ada maksud sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang menyebut mengedarkan tanpa ijin dan lainnya. Jadi kalau orang mengarahkan kepada undang-undang ITE, itu menurut saya sangat tidak tepat. Karena beliau tidak ada maksud untuk mengedarkan video itu, tetapi sebagai pimpinan daerah beliau punya kewajiban untuk mengkroscek kebenaran dari video yang beredar itu, supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena beliau punya tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk jangan sampai opini publik itu berkembang lalu kemudian menimbulkan ekses-ekses lain antara pro dan kontra di dalam video ini sendiri,” terangnya.

Karena itu, mulai saat ini Anton menyatakan yang akan memberikan keterangan kepada media jika dibutuhkan statement nya, terkait pemberitaan kasus tersebut mewakili Bupati Mimika.

“Jadi teman-teman media yang mau mengkroscek sesuatu, silahkan langsung menghubungi saya di nomor 08114800505 dan WhatsApp di nomor 081212262299,” kata Anton.

Terakhir, pihaknya meminta kepada semua pihak, agar jangan memanfaatkan video ini atau isu ini menjadi isu atau komoditas-komoditas politik tertentu. Karena Indonesia negara hukum, sehingga apa yang dilakukan harus ada tanggung jawab hukumnya. Bagaimana bisa seseorang dengan seenaknya saja memberitakan sesuatu atau orang lain melakukan suatu tindakan pidana tanpa bukti permulaan yang cukup atau didukung oleh alat-alat bukti yang ada, ini juga tidak bisa.

“Apalagi Bupati sebagai pejabat publik kemudian nama beliau tercoreng karena isu-isu yang tidak benar. Nah ini yang perlu kita lakukan langkah hukum, supaya memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang selama ini memang menjatuhkan nama beliau dalam kasus ini,” tandasnya. (ale)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *