oleh

KPK Diminta Usut Dugaan Penyalahgunaan Keuangan

TIMIKA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan audit terhadap mantan Sekwan DPRD, bendahara Setwan dan Bagian Keuangan terkait anggaran yang seharusnya diberikan kepada mantan dewan, namun tidak diberikan hingga masa periode berakhir.

Hal itu diungkapkan oleh Thadeus Kwalik, mantan anggota DPRD Periode 2004-2019, Senin (28/9) di Kantor DPRD. Thadeus mengungkapkan, jika hak-hak yang melekat pada dewan periode 2004-2019 sampai saat ini belum terbayarkan.

“Sekwan Dumais selaku Sekwan yang lama, bendahara Ibu Flora dan Kabag Keuangan segera harus bayar atau kembalikan hak-hak melekat saya, dari tahun 2018 untuk 35 anggota DPRD periode lalu,” ungkap Thadeus.

Dikatakannya, adapun anggaran untuk hak-hak yang melekat pada dewan dengan jelas tercatat di dalam KUA PPAS tahun 2018.

Padahal, para mantan anggota dewan ini tidak menerima hak-hak melekatnya sesuai dengan hak mereka. Adapun hak-hak melekat yang belum diterima yakni pin berlambang Garuda, pakaian dinas, uang kesehatan, uang keamanan. Dan juga terdapat SPPD kosong saat ia mengikuti kegiatan dewan di Jayapura.

“Saya sebutkan ada pin garuda 3, 1 buah harga Rp 10 juta, pakaian dinas 3 kali itu Rp 15 juta, terbukti di KUA-PPAS itu ada dan belum dikembalikan. Begitu juga dengan SPPD kosong pulang pergi Jayapura dan laporannya saya susah masukkan, sementara saya minta uang mereka tidak kasih, ditambah uang kesehatan, uang keamanan,” papar Thadeus.

Dikatakan Thadeus, selain dirinya ada juga beberapa dewan yang mengalami hal serupa. Diasumsikan jika satu mantan dewan harus menerima kurang lebih Rp 50 sampai Rp 75 juta bahkan Rp 100 juta, maka yang patut menjadi pertanyaan jelas Thadeus,  anggaran tersebut dialihkan kemana dan untuk kegiatan apa.

Ditambahkannya, atas tidak diterimanya sejumlah hak melekat inilah, ia meminta pihak BPK dan KPK harus memeriksa mantan Sekwan, yang saat ini menjabat Kadis Pol PP, serta bendahara dan bagian keuangan.

Sementara itu, Sekwan DPRD Mimika Ananias Faot ketika dikonfirmasi juga membenarkan informasi, soal beberapa dewan yang hak-hak mereka belum terbayarkan dari tahun lalu.

Untuk itu, ia selaku Sekwan yang baru mengaku masih harus berkoordinasi dengan mantan Sekwan, untuk meminta penjelasan terkait anggaran tersebut.

Disebutkannya, sementara ini ia masih berkoordinasi, apa penyebabnya. Karena bagian keuangan juga menyampaikan hal ini terjadi, karena pada saat pembahasan APBD itu cukup lama dan mereka berada di luar daerah. Setelahnya, para mantan anggota dewan ini melanjutkan perjalanan ke Jayapura.

Ia juga sudah menyampaikan kepada bagian keuangan Setwan untuk bisa menjelaskan letak persoalannya.

“Saya sudah meminta untuk teman-teman di bagian keuangan, untuk bisa menjelaskan itu kepada mantan anggota dewan lama yang merasa dirugikan,” imbuh Ananias. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *