oleh

Otonomi Khusus: Indonesia Bukan Penjajah (Bagian 1)


Oleh: Heddy Lugito (Wartawan senior, mantan Sekjen Forum Pemred Indonesia)


AGENDA setting digelar pada setiap pertengahan bulan Agustus. Tema besarnya selalu saja menggugat fakta sejarah, bahwa Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Para penggugat adalah kelompok laten penggiat politik yang merasa tak puas dengan realitas politik kenegaraan di Papua. Sebagian mereka ada di dalam negeri, sebagian lainnya bermukim di luar negeri.

Kelompok ini rutin menggelar aksinya pada 15 Agustus, untuk mengungkit momen sejarah ditekennya Perjanjian New York 15 Agustus 1962 antara RI dan Belanda. Di situ disepakati, kekuasaan Belanda di Papua berakhir untuk selanjutnya dilimpahkan ke PBB, yang akan mengawasi referendum untuk masa depan Papua. Secara  taktis, tanggal 15 itu dipilih agar dekat dengan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, sehingga bisa mendatangkan efek provokasi yang panas.

Aksi-aksi disusun secara tematis. Pada Agustus 2018, temanya Pelanggaran HAM, tahun 2019 tentang Diskriminasi Rasial, dan tahun 2020 ini tema yang diusung cukup menggelegar: Indonesia Menjajah Papua. Narasi lama ini digaungkan kembali secara serempak, melalui berbagai platform komunikasi, terutama media sosial.

Dalam narasi itu disebutkan, bahwa sejak Perjanjian New York 1962 diteken sampai referendum atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 digelar, itu adalah era aneksasi Indonesia ke Papua. Pasca Pepera, Jakarta mulai menjajah Papua hingga detik ini. Propaganda itu bisa mendistorsi pemahaman warga atas fakta sejarah, bila dibiarkan bergulir tanpa koreksi.

Benarkah Indonesia itu penjajah? Mari kita sama-sama telusuri fakta sejarahnya.

Aspek Historis

Ada baiknya diskursus ini diawali dari aspek kesejarahan.  Istilah “jajahan” sendiri adalah termonologi kuno dalam tananan internasional. Saat ini, tidak ada lagi wilayah yang disebut tanah jajahan. Maka, narasi yang mengatakan Indonesia menjajah Papua, adalah pandangan sejarah yang ketinggalan zaman dan tak ada dasar faktualnya.

Mereka menganggap upaya menyatukan Papua kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Invasi Militer Komando Trikora 19 Desember 1961, pada koloni Belanda di Papua (Nederlands Nieuw Guinea), tak dapat dibenarkan oleh hukum internasional. Menurut mereka, klaim Indonesia atas Papua dengan dalil prinsip uti possidetis iuris adalah salah alamat.

Faktanya tidak demikian. Indonesia tak menuntut Papua atas dasar prinsip uti possidetis iuris. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag 1949, pihak Indonesia jelas menuntut agar Papua masuk dalam wilayah Indonesia sesuai dengan Deklarasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

Presiden Soekarno mengatakan, bahwa deklarasi kemerdekaan tahun 1945 itu menyatakan, seluruh bekas koloni Belanda adalah wilayah RI. Tuntutan itu pun bukanlah  pandangan pribadi Bung Karno. Tekad menggabungkan Papua ke dalam NKRI adalah hasil kesepakatan rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Diagenda tersebut, telah disepakati semua wilayah bekas jajahan Belanda masuk dalam kedaulatan NKRI. Tanpa kecuali.

Dalam buku “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”, Presiden RI pertama itu memandang Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia. “Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan, apabila ujung jarinya dipotong?” tegas Bung Karno dalam buku itu. Kekesalan Sukarno terhadap Belanda tidak lepas dari masalah yang tak terselesaikan pada Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Belanda tak kunjung menyerahkan ke Indonesia. Belanda berdalih, rakyat Papua tidak termasuk bagian dari Indonesia, baik secara etnis maupun budaya.

Sukarno jelas mengetahui “akal bulus” Belanda yang keras kepala mempertahankan belahan bagian barat dari Pulau Guenia itu. “Belanda mengapa begitu menginginkannya, agar memiliki pijakan kaki di Asia. Agar memiliki beberapa sisa-sisa kebesarannya pada waktu dulu. Itu hanya faktor psikologis semata. Kecuali, itu orang Belanda memang kepala batu,” kata Sukarno dalam buku yang sama.

Maka, di Kota Yogyakarta, 19 Desember 1961, Soekarno memaklumatkan Tri Komando Rakyat (Trikora). Misinya, merebut bagian dari raga Indonesia itu. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengatakan invasi militer Indonesia melalui Komando Trikora, 19 Desember 1961 yang melahirkan New York Agreement, 15 Agustus 1962, telah nyata dan jelas adalah pelanggaran atas kedaulatan Negara Kerajaan Belanda di West New Guinea.

Pandangan tersebut, jelas mengabaikan kronologi sejarahnya. Perjanjian New York antara Indonesia dengan Belanda, dengan Amerika Serikat sebagai mediator, atas kesepakatan bersama tanpa paksaan. Hasil perjanjian tersebut mengatakan bahwa Irian Barat diserahkan kepada pemerintahan sementara PBB melalui UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority) selambat-lambatnya 1 Oktober 1962. UNTEA akan menggelar jejak pendapat dan menyilakan rakyat Papua mengambil keputusan sendiri. UNTEA sendiri menggunakan tenaga asal Indonesia, bersama dengan putra/putri Irian Barat, sesuai dengan Perjanjian New York. Tentunya jika cacat hukum, tidak mungkin tercipta kesepakatan bersama untuk mengadakan dialog yang hasilnya adalah Perjanjian New York itu sendiri.

Pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan kedaulatan Papua ke tangan Pemerintah Indonesia sesuai hasil dari Perjanjian New York, yang telah disepakati oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Itulah mengapa argumen yang mengatakan Perjanjian New York cacat hukum adalah pandangan ahistoris dan tak sesuai  hukum internasional. Ada proses sejarah, yang sejalan dengan hukum internasional, yang Papua adalah bagian dari Indonesia, bukan Indonesia menjajah Papua. (*/bersambung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *