oleh

Wabup Tegaskan Lahan Pelabuhan Pomako Dibebaskan Tahun 1999

TIMIKA-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika menyatakan, pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pomako akan terus berjalan. Meskipun ada pihak yang mengklaim kepemilikan tanah, namun Pemda juga memastikan tanah itu milik Pemda Mimika yang dibebaskan sejak Tahun 1999.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM sebagai salah satu tokoh yang mengikuti proses perencanaan pembangunan Pelabuhan Pomako memberi gambaran umum riwayat lahan pelabuhan Pomako.

Wabup kepada wartawan di rumah jabatan, Jumat (2/10) lalu, Wabup mengatakan tanah seluas 500 hektar dibebaskan oleh Pemda Mimika pada Tahun 1999 untuk kepentingan pelabuhan. Agar pembangunan bisa dilakukan, Pemda menurunkan status lahan dari kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi. Tapi belum semuanya, baru sekitar 125 hektar termasuk lokasi pembangunan Pelabuhan Pomako sekarang ini.

Perencanaan pembangunan Pelabuhan Pomako dimulai Tahun 1997. Langsung dilakukan pembangunan dermaga sekitar Tahun 1997 atau 1998. Wabup Rettob bahkan tahu, material yang digunakan membangun didatangkan dari Palu, Sulawesi Tengah.

Seiring dengan pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan bersama Pemda Mimika, Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun 1999 dan 2000 juga menyusun master plan pembangunan jalan Timika-Pomako sebagai akses menuju pelabuhan.

Namun dalam perjalanan, ada sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pemilik. “Tapi pasti bahwa tanah itu bagi kami dan bagi siapapun yang mengklaim tidak ada sertifikat. Karena tanah itu masih statusnya hutan lindung, jadi tidak bisa dibuat sertifikat di atas tanah itu,” ujarnya.

Jadi ditegaskannya, jika ada pihak yang mengaku memiliki sertifikat itu bisa dituntut termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan sertifikat di atas kawasan hutan lindung. Kalupun ada sertifikat yang diterbitkan itu untuk kepentingan pelabuhan sesuai tujuan penurunan status kawasan hutan untuk kepentingan pelabuhan, bukan untuk perorangan. Apalagi jika ada praktek jual beli lahan bisa dikenakan hukuman pidana.

“Jadi boleh saja ada yang klaim sebagai pemilik, tapi pemerintah tetap yakin karena semua kepentingan itu, termasuk jalan yang dibangun ke arah pelabuhan. Pelabuhan sudah lebih dulu dibangun di situ, terus tiba-tiba ada yang punya tanah setelah pembangunan, kan tidak mungkin,” tegas Wabup Rettob.

Kemenhub akan melakukan pengembangan pelabuhan, tapi terkendala persoalan tanah. Termasuk Tahun 2017 lalu ada anggaran sekitar Rp 78 miliar untuk pembangunan pelabuhan tapi akhirnya dibatalkan.

Ketika itu Wabup Rettob masih menjabat Kepala Dinas Perhubungan. Karena ada persoalan sehingga dilakukan pertemuan di Jakarta difasilitasi Kemenhub. Pihak yang mengklaim sebagai pemilik juga dihadirkan.

Waktu itu yang dibahas terkait pembangunan terminal dan tambahan trestle atau jembatan penghubung antara dermaga dengan daratan di pelabuhan. Kemenhub mempertanyakan sertifikat dari pihak yang mengklaim dan ternyata tidak ada. Pertemuan akhirnya dihentikan tanpa ada kesepakatan. Sehingga menurut Wabup Rettob, apa yang dituntut tidak bisa dipenuhi Pemda karena memang tidak ada kesepakatan.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *