oleh

Pokja Covid-19 Akui Penegakan Perbup Belum Maksimal

TIMIKA-Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memperpanjang masa adaptasi hidup baru atau new normal yang diikuti dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2020.

Perbup diterbitkan pada 22 September 2020 lalu atau sudah dua pekan diberlakukan. Namun dalam penerapannya, Perbup ternyata tidak mujarab dalam menekan laju kasus Covid-19 di Mimika. Hal ini diakui Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Covid-19, Yulianus Sasarari, SSos.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/10), Sasarari yang juga Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika mengatakan Perbup sudah ada namun masyarakat belum patuh. Pada siang hari ketika warga dibebaskan beraktivitas maupun pada malam hari padahal jam malam dibatasi. “Masyarakat belum disiplin terutama pakai masker. Tidak tahu apakah mereka sengaja atau malas tahu,” katanya.

Pokja belum melakukan evaluasi sejak new normal diperpanjang. Pokja terdiri dari beberapa instansi salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja yang menurut Sasarari harusnya menjadi eksekutor penerapan Perbup. TNI dan Polri hanya sebatas back up. “Artinya mereka operasi dan beri sanksi,” tegasnya.

Salah satu hal yang menurutnya perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan. Harusnya kata dia, pengawasan dilakukan pada siang hari ketika masyarakat bebas beraktivitas sehingga harus dipastikan protokol kesehatan itu diterapkan. Pokja harus berperan mengawasi dan melihat masyarakat yang berkeliaran tanpa masker dan diberi sanksi.

Misalnya bagi para tukang ojek, harus memastikan penumpangnya memakai masker sebelum diangkut. Pokja Covid-19 akan berkoordinasi dengan organisasi yang menaungi para tukang ojek agar bisa membantu pemerintah dalam melakukan kontrol.

Jadi diakui Sasarari, penegakan Perbup belum maksimal. Memang ada yang sudah diberi sanksi terutama pada malam hari yang masih berkeliaran setelah pembatasan. Tapi itu baru pada perorangan. Sementara untuk badan usaha belum satupun yang diberikan sanksi baik teguran apalagi penutupan sementara padahal masih banyak badan usaha yang belum menerapkan protokol kesehatan. (sun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *