oleh

DPRD Sahkan Dua Perda

TIMIKA – Dua Peraturan Daerah (Perda) Non APBD Tahun 2020 akhirnya disahkan oleh DPRD usai menggelar rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika, dalam rangka mendengarkan pendapat akhir Fraksi-fraksi dan penutupan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD Tahun 2020, Selasa (13/10).

Pengesahan dua Raperda ini setelah 6 Fraksi DPRD menyetujui Raperda tentang penyertaan modal Pemda Mimika kepada PT Papua Disvestasi Mandiri dan PT Mimika Abadi Sejahtera menjadi Perda Tahun 2020.

Dengan ditandatanganinya surat keputusan pimpinan DPRD tentang penetapan Perda Non APBD Kabupaten Mimika Tahun 2020, maka secara resmi dua Perda ini akan dilaksanakan.

Ketua DPRD Robby Kamaniel Omaleng mengungkapkan, sebanyak empat fraksi menerima dan dua fraksi menerima dengan catatan terhadap penetapan 2 Raperda Non APBD Tahun 2020 menjadi Perda.

Dijelaskan, dengan ditetapkannya Perda ini dapat menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan dan membuktikan Pemda Mimika serius menindaklanjuti perjanjian antara Pempus, Pemprov dan Pemda bersama PT Freeport dengan PT Inalum untuk pembentukan Perusda. Yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah penyertaan modal.

Dengan disepakatinya pembentukan Perusda ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan DPRD. Catatan agar perusahaan dapat mengelolanya dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat, Pemda dapat segera merealisasikan kelanjutan pelaksanaan Perda ini, dan kepada anggota DPRD dapat terus melaksanakan tupoksi guna mengantarkan keberhasilan pembangunan di Mimika.

Senada dengan hal itu, Bupati Eltinus Omaleng mengungkapkan jika pihaknya berterima kasih atas dukungan dan dedikasi dari seluruh anggota Bapemperda dan anggota ke enam fraksi DPRD yang telah meluangkan pokok pikiran, ide dan gagasan untuk lahirnya Perda ini.

Disebutkan Bupati Omaleng, setelah disahkan menjadi Perda, maka pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Papua guna mengajukan permintaan nomor register melalui Biro Hukum Setda Provinsi Papua. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *