oleh

Rekruitmen Direksi dan Jajaran PT MAS Harus Terbuka

TIMIKA – Dalam Rekrutmen jajaran komisaris dan direktur PT Mimika Abadi Sejahtera, Fraksi Gerindra DPRD Mimika berharap agar bebas dari unsur KKN dan politik praktis dan terbuka.
Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Mimika meminta dalam rekrutmen komisaris dan direktur PT Mimika Abadi Sejahtera atau PT MAS agar bebas dari tindak KKN dan nepotisme, serta jauh dari politik praktis. Hal-hal itu dinilai berbahaya karena akan merugikan kepentingan masyarakat dan berpotensi membawa BUMD itu menuju kebangkrutan.

Ketua Fraksi Gerindra, Nurman Karupukaro, Selasa (13/10) meminta PT MAS mengelola keuangan secara profesional dan akuntable, serta mencari keuntungan dengan tidak mematikan usaha dari para pengusaha yang selama ini telah turut membangun Kabupaten Mimika.

PT MAS juga diminta mencari market place terhadap hasil bumi Mimika seperti pasir tailing, kelapa sawit, sagu dan hasil pertanian lainnya agar dapat dijual sampai keluar daerah guna mendatangkan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Mimika.

Nurman Karupukaro menambahkan, terhadap Perda Penyertaan Modal bagi PT Papua Divestasi Mandiri (PT PDM), Fraksi berharap dalam pengelolaan saham 7 persen itu harus mengedepankan masyarakat pemilik hak ulayat Mimika. Serta Memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung bagi warga seperti membuat program bantuan langsung tunai melalui Peraturan Bupati sehingga masyarakat merasakan perhatian pemerintah.

Selanjutnya, dalam pembentukan jajaran direksi dan komisaris PT PDM harus tetap merujuk pada Undang Undang Otonomi Khusus OTSUS dan semangat OTSUS, bahwa Orang Asli Papua menjadi tuan di atas tanahnya sendiri.

Terakhir pemerintah diminta melakukan kebijakan anggaran terhadap pembagian keuntungan saham 7 persen untuk kemakmuran masyarakat Mimika, terutama 2 suku besar dan 5 kekerabatan suku yang hidup berdampingan di Mimika.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *