oleh

Dinas Perumahan Jelaskan Soal Pengadaan Lahan

TIMIKA – Rencana pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menuai sorotan. Selain karena dianggap tidak mendesak, tapi juga nilainya. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKP2) Mimika memberikan penjelasan terkait pengadaan tanah.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Mimika, Yunus Linggi yang ditemui di kantornya, Senin (19/10) kemarin mengatakan untuk pengadaan tanah itu merupakan permintaan dari masing-masing dinas yang membutuhkan.

Dinas teknis seperti halnya rencana pengadaan lahan di Mile 32 diajukan oleh Dinas Pendidikan untuk kebutuhan pembangunan sekolah berpola asrama dan Dinas Koperasi dan UMKM untuk pembangunan sentra UMKM. Total lahan yang diajukan sekitar 8 hektar. Masing-masing 4 hektar.

Selanjutnya DPKP2 hanya menangani proses pembayaran. Yunus mengungkapkan pihaknya tidak asal dalam melakukan pembayaran. Kali ini ditegaskannya harus sesuai prosedur dimana dokumen harus lengkap.

Nilai yang dibayarkan pun tidak ditentukan begitu saja. Pemda melibatkan tim appraisal sebagai lembaga jasa penilai untuk melakukan penilaian. Bukan hanya dilihat dari luas tapi zona, NJOP dan harga pasar.

Misalkan tanah yang diajukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, itu sudah dipagar dan ditimbun. Sehingga semuanya akan dinilai. Otomatis nilainya akan lebih mahal tidak seperti tanah yang masih hutan. “Tim appraisal tim independen yang punya kewenangan untuk menentukan nilai. Dia pertimbangkan tanam tumbuh, bangunan yang ada di dalam. Apakah tanah itu sudah pernah digusur atau diratakan,” ungkap Yunus.

Menurutnya proses pengadaan tanah memang harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum pembangunan. Jangan sampai seperti selama ini, tanah belum tuntas kemudian gedung dibangun akhirnya muncul permasalahan.

Inilah yang dihindari Pemda Mimika terkait rencana pembangunan sekolah dan sentra UMKM. Yunus menegaskan, anggaran yang tersedia pun belum tentu terserap seluruhnya karena tetap menunggu hasil perhitungan appraisal. Pagu hanya sebatas estimasi untuk menghindari kekurangan jika nilai yang ditetapkan appraisal nantinya ternyata lebih. Jika nilai atau harga lebih rendah maka sisa anggaran itu dikembalikan ke kas daerah. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *