oleh

Tarif Rapid Test Kini Hanya Rp 75 Ribu

TIMIKA – Mengakhiri polemik terkait rapid test, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE MH akhirnya menetapkan tarif rapid test Rp 75 ribu. Itu dituangkan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 28 Tahun 2020  tertanggal 29 September 2020.

Perbup ini sebagai perubahan terhadap Perbup Nomor 14 Tahun 2020 tentang tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan rapid test Covid-19 di Puskesmas Kabupaten Mimika yang menetapkan tarif sebesar Rp 600 ribu.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra kepada awak media di Hotel Grand Mozza, Selasa (20/10) mengatakan, untuk kebutuhan pelaku perjalanan ada dua kebijakan, yakni rapid test dan surat keterangan bebas Influenza Like Illness (ILI). Tapi regulasi ini tidak berjalan normal di seluruh Indonesia karena KKP dan Kemenhub tidak menerima surat ILI, hanya bisa rapid test.

Mengenai layanan rapid test di Timika diterangkan Reynold, dalam Perbup Nomor 14 sudah ditetapkan hanya bisa dilakukan oleh Puskesmas. Tapi faktanya, unit kesehatan lain baik klinik maupun rumah sakit swasta bahkan apotek yang tidak tercantum dalam Perbup penyediakan layanan rapid test.

Jadi ditegaskan Reynold, layanan di luar faskes yang ditentukan pemerintah wajib dipertanyakan padahal tidak diizinkan. Terutama soal penanganan jika ada temuan reaktif atau positif rapid test. “Pertanyaannya setelah positif apa yang dibuat oleh klinik. Ingat, wabah ini adalah masalah kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Kalau berbicara tentang kesehatan masyarakat, maka itu role-nya (wewenangnya, Red) Puskesmas. Kalau bicara tentang klinik, rumah sakit itu berarti berbicara tentang medis, klinis itu fungsinya dokter spesialis,” jelasnya.

Pelaku perjalanan bukan kategori orang sakit. Sehingga penjaringan harus dilakukan oleh Puskesmas. Dimana ketika ada temuan reaktif maka harus ada langkah penanganan. Bahkan ada beberapa temuan kasus positif berasal dari klinik swasta.

Soal tarif, Pemda Mimika dalam hal ini Bupati sudah mengambil keputusan dengan menetapkan biaya rapid test Rp 75 ribu. Ini mulai berlaku (20/10) kemarin di 9 Puskesmas yakni Timika, Timika Jaya, Wania, Pasar Sentral, Mapurujaya, Bhintuka, Limau Asri, Jileale dan Puskesmas Kwamki.

Selama ini ditambahkan Reynold, penerapan tarif Rp 600 ribu tidak berlaku bagi pelajar, PNS, pegawai vertikal dan pendamping jenazah. Jadi hanya sebagian kecil. “Surat kami surat resmi, ini gawat darurat. Ini wabah, kami tidak mengambil keuntungan apapun dari pada bisnis rapid test. Mulai hari ini rapid test yang berlaku di Mimika Rp 75 ribu di Puskesmas,” tegas Reynold.

Dengan diberlakukannya Perbup Nomor 28 Tahun 2020 maka selain pada Puskesmas yang ditetapkan pemerintah tidak diperbolehkan melayani rapid test. Dinkes akan berkoordinasi dengan Dinas PMPTSP, jika masih ditemukan, maka bisa dikenakan sansi pencabutan izin usaha.

Dinkes juga akan memanggil klinik dan rumah sakit swasta yang melayani rapid test untuk menanyakan penanganan temuan kasus reaktif. Sebab dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan pencarian, menemukan dan menangani sampai selesai. “Bukan dapat kasus, ambil duitnya hanya diminta isolasi,” tandasnya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *