oleh

Pemda Susun SPM Lima OPD

TIMIKA – Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Mimika wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama mengenai urusan wajib.

Pemda Mimika sudah menuntaskan dokumen SPM untuk 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tahun ini Pemda melalui Bappeda Mimika bekerjasama dengan tim penyusun yakni akademisi Prof Dr Pawennari Hijjang, MA dan timnya.

Adapun lima OPD itu diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Sebagai tahap awal dilakukan seminar pendahuluan, Rabu (21/10) di kantor Bappeda melibatkan lima OPD terkait. Rapat dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Ir Syahrial, MM didampingi Sekretaris Bappeda, Hillar Limbong Allo.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Ir Syahrial, MM dalam sambutannya mengatakan SPM merupakan salah satu pendekatan dalam pelayanan publik terutama yang bersifat urusan wajib. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Ketua Tim Penyusun, Prof Dr Pawennari Hijjang, MA mengatakan penyusunan dokumen SPM 16 OPD sudah selesai. Dokumen fisik sudah jadi. Tahun ini SPM untuk 5 OPD disusun sehingga totalnya menjadi 21.

Dikatakan Pawennari, 6 dari 21 OPD itu wajib dibuatkan naskah akademik karena nantinya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Lima OPD itu adalah Dinas Sosial, Kesehatan, Perumahan, Pemukiman dan Ketahanan Pangan.

Pentingnya SPM menurut nya, selain karena perintang undang-undang tapi sudah seharusnya sebuah organisasi pemerintahan melayani masyarakat. Itu wajib dilakukan oleh OPD melalui aparatur sipil negara sebagai pelaksana.

Dalam penyusunan dokumen SPM, tim akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat mengenai indeks kepuasan layanan OPD. Meskipun nantinya banyak yang tidak puas dengan alasan tertentu menurutnya itu hal biasa. “Justru itu yang kita cari. Yang trouble yang kita cari karena itu yang mau diperbaiki,” jelasnya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *