oleh

Soal Rolling di Setwan, Politisi Hanura akan Koordinasi dengan Menpan RB

TIMIKA – Politisi Partai Hanura, Saleh Al Hamid mengungkapkan jika rolling besar-besaran yang dilakukan oleh Bupati Mimika terhadap puluhan ASN di lingkungan Sekretaris Dewan (Setwan) Mimika, bernuansa politis dan menabrak aturan dalam dalam lingkungan ASN itu sendiri.
Untuk hal inilah, Saleh mengatakan ia akan melakukan koordinasi dengan Kemenpan-RB dalam waktu dekat.

Hal itu terungkap dalam press release yang diterima Radar Timika, Kamis (22/10). Saleh mengungkapkan jika ia merasa takjub sebab ada beberapa yang dirolling terdapat dugaan tanda tangan bupati yang kemungkinan besar di susupkan dalam banyaknya SK yang dikeluarkan Bupati.

Katanya, pada 16 Juli 2020 pukul 16.00 WIT Bupati melakukan rolling pejabat esalon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Mimika. Ratusan ASN yg dirolling itu didasarkan atas surat persetujuan Gubernur Papua Nomor 821.2/3638/4 tgl 27 Maret 2020 . Sembilan orang diantaranya diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Setwan pada kantor DPRD Mimika. Tiga bulan setelah bertugas mereka tidak memegang SK sebagai hak mereka.

Pada akhir Oktober salah satu staf yang dari sembilan orang yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati nomor 821.2- 01 tanggal 16 Juli 2020 atas nama Syorah Saleh yang diberi tahu oleh salah satu staf keuangan Pemda Mimika bahwa seluruh hak haknya telah dialihkan ke Dinas Tenaga Kerja. Jika dipindahkan ke Disnaker tentu ada SK pembatalan bupati nomor 821.2- 01 tgl 16 Juli 2020 dan tentu pula ada pergantian surat persetujuan Gubernur Papua nomor 821.2/3637/4 tgl 27 Maret 2020.

Yang berikut pada tanggal 30 September 2020 jurus dikeluarkan oleh Bupati dengan melibas puluhan anak asuhannya sendiri khusus ASN dan honorer di Setwan dilumat habis tanpa belas kasihan atas jasa-jasa mereka.

Kalau jurus pertama didasarkan atas persetujuan Gubernur Papua Nomor 821.2/3638/4 tgl 27 Maret 2020, namun pada jurus kedua Bupati hanya menerima perintah dari anak buahnya, sendiri yakni Sekwan. Dengan alasan yang cukup kontroversial bahwa mereka-mereka itu telah melakukan “sabotase” kepada tuan besarnya, yakni pimpinan DPRD.

“Saya akan memasang badan untuk membela anak saya dan juga staf lain sebaimana seorang Sekwan memasang badan untuk melindungi perintah pumpinan dewan,” katanya.

“Tidak peduli dengan celoteh orang lain, karena saya sangat tahu bahwa ada tangan-tangan jahil yang telah memasukan racun di dalam minuman saudara bupati. Saya yakin dan percaya setelah beliau (bupati) telah dalam keadaan sadar maka dia akan mengambil tindakan yang sangat keras terhadap orang-orang yang telah mengambil alih kewenangannya dengan memalsukan tanda tangannya,” sambung Saleh.

Rolling pejabat di lingkungan ASN kata Saleh, merupakan hak prerogatif seorang bupati, namun jika perpindahan dilakukan dengan cara-cara melanggar aturan apalagi dengan membuat surat palsu, maka ancaman hukumannya di atas lima tahun.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *