oleh

Ketua DPRD: Tidak Ada Niat Korupsi dalam Penyusunan Perda Penyertaan Modal

TIMIKA – Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng dalam jumpa persnya di Hotel Horison, Minggu (25/10) mengungkapkan jika Pemerintah Indonesia telah mengambil-alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia tahun 2019 melalui Peraturan Pemerintah No.1/2017, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ini adalah amanat UU No.4/2009, Tentang Mineral dan Batubara (sekarang direvisi menjadi UU No.3/2020). Salah satu amanat penting dari PP ini perintah agar Freeport Indonesia mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dengan IUPK, peran pemerintah daerah Mimika dan Provinsi Papua dalam proses divestasi saham menjadi sangat sentral, karena menjadi daerah penyangga dan rumah bagi operasi Freeport. Ini sangat penting karena rejim Kontrak Karya sama sekali tak memasukan Pemerintah daerah.

Atas perintah PP itu, pemerintah pusat kemudian memerintahkan PT Indonesia Asahan Alumina (Sekarang berubah nama menjadi Mind Id) untuk mengambil-alih 51 persen saham Freeport Indonesia. Dari komposisi 51 persen saham itu, Pemerintah Daerah Papua (baik provinsi dan kabupaten) mendapat kesempatan untuk mendapat 10 persen saham di Freeport melalui Mind Id.

Ini tentu kesempatan sangat baik bagi Pemda Mimika, karena dengan duduk dalam komposisi pemegang saham, hak-hak orang Papua bisa terakomodir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, sampai sekarang pemerintah daerah Mimika dan Provinsi Papua sama sekali belum mengeksekusi pengambilan saham Freeport dari Mind ini, karena masih harus ada evaluasi dan diskusi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Mimika.

Mind Id selaku pemegang 51 persen saham Freeport Indonesia juga sampai sekarang masih harus menunggu kesepakatan Pemrov Papua dan Pemda Timika untuk menyerahkan 10 persen saham Freeport sebagai jatah daerah. Mind Id juga tidak bisa serta merta menyerahkan saham ke Papua atau Mimika tanpa ada Peraturan Daerah (Perda) yang bisa mengatur secara teknis-operasional pengambil-alihan saham Freeport.

“Kami selaku DPRD Mimika sudah menetapkan Peraturan Daerah untuk pengambil-alihan saham Freeport yang menjadi jatah pemda Mimika sebesar 7 persen dari 10 persen yang diserahkan ke Papua. Dalam Perda ini kami secara politik sangat terbuka terhadap siapapun yang memberikan masukan bersifat membangun, agar Perda ini benar-benar menghasilkan Perda yang baik untuk proses divestasi saham Freeport ke Mimika”, jelas Robby.

Sementara itu atas tuduhan Kuasa Hukum FPHS Tsingwarop, Haris Azhar yang beranggapan bahwa ada potensi korupsi dalam pembuatan Perda dan ada persekongkolan jahat dalam penyusunan Perda tak berdasar.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *