oleh

Jaksa Tunggu Berkas Kasus Korupsi di Puskemas Wania

TIMIKA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika kini lagi menunggu pengiriman berkas kasus dugaan korupsi, pada Puskesmas Wania dari penyidik Polres Mimika.

Hal itu disampaikan Kepala Kejari (Kajari), M Ridosan, SH MH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Mimika, Donny Stiven Umbora, SH yang ditemui Radar Timika, Jumat (23/10) lalu di kantor Kejari Mimika, di Jalan Agimuga, Mile Point (MP) 32.

Kasipidsus mengatakan, sejauh ini penydik Polres Mimika sudah melakukan koordinasi dengan pihaknya, terkait kasus korupsi yang tersangkanya merupakan mantan Plt Kepala Puskesmas Wania berinisial NA.

“Berkas tahap I belum masuk ke kami (Kejari Mimika-red) karena hasil koordinasi penyidik Polres mimika dengan kami, mereka sampaikan bahwa masih menunggu hasil perhitungan dari BPKP. Jadi kita lagi menunggu berkas tahap I dari penyidik Polres Mimika,”jelas Donny.

Untuk diketahui kasus korupsi yang dilakukan tersangka NA merupakan dana BOK tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) non fisik, tahun anggaran 2019. Dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diperuntukkan untuk BPJS Kesehatan yang kerugian Negara diperkirakan mencapai Rp 449 juta lebih.

Dan setelah penyidik Polres Mimika menggelar perkara, maka penyidik resmi menetapkan mantan Plt Kepala Puskemas Wania berinisial NA, sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Tersangka NA sendiri dipersangkakan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta untuk pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta, dan paling banyak Rp 250 juta. Untuk pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”. (tns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *