oleh

Legislatif Harap Ada Tambahan Perda Sektor Ekonomi untuk PAD

TIMIKA – Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Legislatif berharap ada landasan aturan yang diperuntukan bagi penarikan retribusi ataupun pajak. Dengan adanya tambahan Peraturan Daerah (Perda) untuk sektor ekonomi, maka daerah tentu akan mendapatkan tambahan PAD.

Harapan itu terungkap dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi A ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika, Jumat (6/11).

Ketua Komisi A, Daud Bunga mengatakan salah satu objek yang bisa mendatangkan PAD ada di kawasan PPI Pomako. Dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan di PPI Pomako, seperti kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh kapal-kapal bermuatan besar, paling tidak dari aktivitas ini bisa memberikan kontribusi bagi daerah.

“Seperti aktivitas kapal-kapal di PPI Pomako, paling tidak ini harus memberikan kontribusi bagi daerah,” ujarnya.

Selain di sektor laut, sektor lainnya yang juga bisa mendatangkan PAD ada di bandar udara. Dengan adanya Bandara Mozes Kilangin milik pemerintah yang sampai kini tengah dibangun ini, diharapkan kedepannya juga bisa memberikan kontribusi bagi daerah ini melalui retribusinya. Daud mencontohkan di Bandara Sentani yang sudah melaksanakan pemungutan pajak bagi setiap pengendara yang keluar masuk ke kawasan bandara.

Hal inilah sebut Daud, harus dilaksanakan juga di kawasan Bandara Mozes Kilangin yang baru ini. Penerapan retribusi untuk kawasan bandara nantinya bisa mencontoh apa yang juga baru dilakukan di kawasan Pasar Sentral yang sudah menerapkan retribusi parkir.

Agar objek-objek yang ada bisa menambah PAD ini, Daud berharap agar Bagian Hukum bisa melihat adanya daerah-daerah yang sudah lebih maju dalam penerapan Perdanya. Dimana, suatu kemajuan daerah tergantung dari produk hukum yang juga mengikuti perkembangan zaman.

Bagian Hukum diharapkannya bisa melakukan agenda studi banding dengan Bapemperda DPRD guna mendalami apa yang bisa dibuat untuk membuat Perda ini.

Dalam kunker ini, Komisi A diterima Yulens Mirino SH MH selaku Kasubag Penyusunan Produk Hukum dan Rudolf Alfons Angkouw, SIP sebagai Kasubag Dokumentasi Hukum.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *