oleh

Bappeda Rencana Tambah Gedung Baru

TIMIKA – Sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mimika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membutuhkan kantor yang representatif. Pasalnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang satu ini merupakan OPD tersibuk dengan segudang agenda yang melibatkan banyak pihak.

Gedung kantor sekarang dinilai tidak lagi representatif sehingga Bappeda berencana menambah gedung baru memanfaatkan lahan yang berada di bagian belakang kantor seluas 1,3 hektar. Gedung kantor yang ada sekarang ini dipastikan tidak akan dibongkar.

Dokumen perencanaan sudah memasuki tahap akhir dan kembali dipersentasikan oleh pihak konsultan pada Senin (30/11) lalu di kantor Bappeda. Pertemuan itu dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Mimika, Yulianus Sasarari, SSos MM.

Dari hasil perhitungan konsultan, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung kantor mencapai Rp 31,2 miliar. Namun ini belum fix karena baru sebatas estimasi. Apalagi masih ada beberapa perubahan yang harus disesuaikan oleh konsultan sebelum akhirnya ditetapkan.

Berkaitan dengan rencana pembangunan itu Yulianus Sasarari mengatakan Pemda Mimika saat ini sedang berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana utama serta penunjang pelayanan masyarakat diantaranya pembangunan gedung kantor untuk meningkatkan aktivitas dan kenyamanan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah termasuk pelayanan publik.

Untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan di Mimika menurut Sasarari, diperlukan perencanaan yang terarah dan sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mimika, sehingga pemanfaatan dan peruntukan ruang tertata dengan baik dengan tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Kepada pihak konsultan sebagai pembuat dokumen perencanaan yang sudah memasuki tahap finalisasi, Sasarari menekankan agar perencanaan gedung Bappeda disusun berdasarkan kebutuhan dan fungsinya serta mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya serta serasi dan selaras dengan lingkungan.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *