oleh

Bupati Instruksikan Semua Proyek Dihentikan pada 15 Desember

TIMIKA – Menjelang akhir Tahun Anggaran 2020, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE MH menginstruksikan agar seluruh proyek yang dikerjakan dengan kontrak tahun tunggal harus dihentikan sebelum 15 Desember. Sebab itu merupakan batas akhir pengajuan pembayaran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ir Yohana Paliling, MSi yang ditemui di kantornya, Senin (7/12) mengatakan saat rapat monitoring evaluasi Bupati sudah memerintahkan seluruh OPD untuk percepat pekerjaan terutama fisik. Bahkan ditindaklanjuti dengan surat edaran.

“Edaran yang sebelumnya bahwa tanggal 15 itu terakhir pengajuan tagihan. Semua kegiatan harus dihentikan,” katanya.

Bupati lanjut Yohana, juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 471 tentang pembentukan tim verifikasi hutang pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Tim ini akan mengumpulkan data dan dokumen berupa kontrak dan data lainnya yang berhubungan dengan hutang pemerintah.

Tim juga akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat hasil pekerjaan. Ini sebagai monitoring evaluasi terakhir di Tahun 2020 dengan memantau langsung pekerjaan fisik. Ia menyebut, ini khusus pekerjaan tertentu yang dinilai agak sulit untuk diselesaikan sesuai tahun anggaran. Realisasi fisik di lapangan akan dipersentase dan dilaporkan ke Bupati.

Menurut Yohana, ini sebenarnya sangat membantu kontraktor supaya terhindar dari utang. “Karena mereka juga kasihan, selesaikan pekerjaan lalu dibayarnya entah kapan. Karena untuk Tahun 2021 kita tidak bisa memasukkan utang bisanya di perubahan kalau keadaan keuangan baik,” terangnya.

Yohana menilai progress pekerjaan fisik sudah terlihat karena cuaca yang mulai mendukung. Memang mengalami keterlambatan karena pada awal dimulainya pekerjaan bertepatan dengan musim hujan. Kemudian ada pembatasan aktivitas selama beberapa bulan karena Covid-19 yang juga memperlambat pekerjaan.

Berbeda dengan proyek multi years, dikatakan Yohana tidak mengikuti tahun anggaran. Karena setelah kontrak pekerjaan terus berjalan apakah dua atau tiga tahun sesuai fisik pekerjaan. Bahkan menurutnya, proyek multi years akan lebih baik jika diselesaikan lebih cepat sebelum kontraknya berakhir.

Hanya saja pembayarannya disesuaikan dengan alokasi anggaran tahun berjalan. Makanya proyek multi years lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor atau pengusaha yang punya modal. “Itu yang kita anggarkan bertahap sesuai dengan kontrak yang telah ada dengan pemerintah,” tandasnya.

Tahun 2020 ini ditambahkannya memang banyak pengurangan anggaran termasuk pembayaran kegiatan multi years yang harus tertunda. Sebagian besar proyek multi years berakhir di Tahun 2020 dan 2023. Ini juga sesuai aturan dimana proyek multi years harus selesai sebelum akhir masa jabatan kepala daerah agar tidak meninggalkan utang untuk periode berikutnya.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *