oleh

Pra Pembahasan Tetapkan RAPBD 2021 Rp 3,6 Triliun

TIMIKA – Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika bersama DPRD Mimika telah selesai melakukan pra pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2021. Dari hasil pra pembahasan itu, disepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebesar Rp 3,6 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Marten Mallisa yang ditemui Radar Timika di ruang kerjanya, Senin (7/12) kemarin mengatakan, sudah ada kesepakatan bersama pada pra pembahasan KUA PPAS untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021.

Sambil menunggu penetapan lewat sidang paripurna, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mulai menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dimana sekarang ini Pemda Mimika sudah menerapkan aplikasi SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk pengelolaan keuangan.

Marten Mallisa mengatakan dari pra pembahasan itu disetujui RAPBD Tahun 2021 sebesar Rp 3,6 triliun. Itu belum termasuk utang yang belum direkap, mengingat tahun anggaran masih berjalan. Adapun utang belum bisa diakui jika belum diaudit BPK.

“Utang belum termasuk, karena itu belum bisa diakui karena belum diaudit BPK. Kemudian kita belum tahu kegiatan mana yang menjadi utang. Inikan masih berproses. Setelah tanggal 15 kita sudah bisa estimasi utang berapa, karena kita sudah bisa lihat kegiatan mana yang sudah dikerjakan tetapi tidak bisa dibayar,” terangnya.

Anggaran dua even besar yakni PON dan Pesparawi dipastikan tetap ada. Namun untuk kegiatan yang sifatnya penunjang PON dan Pesparawi, langsung dianggarkan melalui OPD. Tapi nantinya ada juga hibah ke Sub PB PON sebagai pelaksana.

Robby K. Omaleng

Paripurna RAPBD 2021 Ditarget Pekan Ini

PADA kesempatan terpisah, Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng saat dihubungi Radar Timika, Senin (7/12) kemarin mengatakan, pembahasan KUA PPAS RAPBD 2021 telah rampung. Baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mimika telah sama-sama menyelesaikan pembahasan dokumen KUA PPAS RAPBD 2021.

Walaupun sempat berjalan alot karena para Anggota Banggar tidak menyetujui usulan yang termasuk ke dalam KUA PPAS RAPBD 2021, namun setelah didiskusikan kembali, pembahasannya bisa berlangsung dalam kurun waktu sepekan.

“Sudah selesai, semua terkendali,” singkatnya.

Walaupun belum menyebutkan proyeksi pada RAPBD 2021 secara gamblang karena masih akan diadakan evaluasi terlebih dahulu, namun pada prinsipnya sebut Robby, pihaknya telah membahas hal ini dengan sangat maksimal.

Dalam RAPBD 2021 ini sebutnya, terjadi pengurangan alokasi anggaran yang cukup banyak diakibatkan dari pandemi Covid-19. Dalam pembahasan di Bekasi, kata Robby, terjadi defisit anggaran namun dari Banggar sendiri sudah memaklumi hal ini.

“Kita sudah memaklumi ini, karena situasi, pandemi sehingga banyak sumber yang tidak cukup untuk mencapai target, sehingga pastinya juga didalamnya ada beberapa yang harus bagaimana untuk menutupi itu (defisitnya),” ungkap Robby.

Paripurna RAPBD 2021 ini sendiri akan direncanakan akan dilaksanakan pada Kamis pekan ini. Sebelumnya, materi RAPBD ini harus diterima terlebih dahulu oleh pihak Legislatif setelahnya dilaksanakan Paripurna mulai dari Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dilanjutkan dengan Paripurna Jawaban Pemerintah Daerah, Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi, kemudian dievaluasi dan barulah akan ditetapkan.

Ditambahkanya, penetapan APBD 2021 ini sendiri diharapkan akan terlaksana sebelum hari libur panjang dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2021. Bahkan sebelum tanggal 14 Desember, kata Robby, penetapan APBD 2021 sudah bisa ketuk palu.

“Kita harapkan sebelum tanggal 14-lah kita sudah tetapkan,” imbuhnya. (sun/ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *