oleh

Revisi RTRW Mimika Memuat Kota Baru hingga Jalur Kereta Api

TIMIKA – Mengikuti dinamika pembangunan Kabupaten Mimika yang mengalami perubahan sangat cepat berdampak pada berubahnya pemanfaatan kawasan. Inilah yang mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika 2011-2031.

Revisi ini sekaligus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika 2019-2039 atau 20 tahun kedepan. Penyusunan draf revisi Perda ini, sudah sampai pada kesepakatan dengan kabupaten berbatasan. Ada enam kabupaten berbatasan langsung diantaranya Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, Nduga, Asmat dan Kaimana Papua Barat.

Perwakilan Pemda dari kabupaten berbatasan diundang dalam kegiatan sinkronidasi dan harmonisasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Mimika yang digelar Selasa (8/12) kemarin di Hotel Grand Mozza. Sayangnya hanya dua kabupaten yang hadir yakni Dogiyai dan Nduga pada pertemuan yang dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Ir Syahrial, MM dan Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi itu.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan proses review ini sudah dilakukan selama tiga tahun. Tahun ini saja sudah dua kali digelar focus group discussion, dua kali konsultasi publik dan pertemuan teknis dengan Bupati. Dari hasil penilaian review Perda RTRW ada 55 pasal yang berubah dan tambahan 2 bab.

Pada pertemuan itu diungkapkan Yohana Paliling, Bupati menuangkan impiannya terkiat perubahan kawasan mulai dari pelabuhan yang nantinya akan dipusatkan di wilayah barat Mimika, tepatnya Potowayburu, sekaligus jadi pusat jalur kereta api yang meliputi jalur Nabire-Timika. Selain Potowayburu, Kota Timika, Distrik Iwaka juga dirancang jadi kawasan stasiun kereta api.

Revisi RTRW yang  ini juga sudah mengakomodir rencana pengembangan kawasan kota baru, simpang 8 dan kawasan wisata yang baru. Kemudian adanya aktivitas industri baru yang muncul sejak Tahun 2011 sampai 2017 yang berdampak pada pengurangan kawasan hutan lindung yang berubah menjadi hutan industri.

Selain Kota Timika yang sudah berkembang, dua wilayah yakni Hoeya diarahkan menjadi pusat pengembangan di wilayah pegunungan dan Kapiraya di wilayah pantai. Itu juga sejalan dengan adanya rencana pembangunan smelter di Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah. Jadi semua wilayah sudah ada peruntukannya, termasuk Taman Nasional Lorents yang tidak bisa diganggu.

Yohana melanjutkan, tahapan revisi Perda RTRW ini cukup panjang. Namun sejauh ini dari 15 dokumen yang harus dipenuhi, tersisa 4 yang belum. Salah satunya persetujuan kesepakatan dengan kabupaten berbatasan.

Namun kata dia, memang perlu adanya sinkronisasi konsep RTRW dengan kabupaten berbatasan. “Jadi memang disinkronkan. Kita akan koordinasi lagi karena ini kepentingan kita bersama, kalau nanti tata ruang tidak sinkron di pusat tidak akan setujui,” paparnya.

Setelah adanya persetujuan dari kabupaten tetangga, dokumen RTRW selanjutnya akan diajukan ke Gubernur untuk mendapatkan surat rekomendasi. Kemudian surat pernyataan dari kepala daerah terhadap kualitas rancangan Perda dan juga kesepakatan persetujuan pemerintah dengan DPRD.

Revisi RTRW ini diharapkan bisa secepatnya rampung karena ada banyak urusan yang tertunda. Ia menyebut ada beberapa permohonan di Bappeda tapi masih dipending karena menunggu revisi RTRW. “Ini membutuhkan waktu lama karena harus berkoordinasi dengan banyak pihak dan tidak menabrak aturan dari pusat maupun provinsi,” paparnya. (sun)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *