oleh

Miris, OPD yang Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat Minim Jatah Anggaran

TIMIKA – Pada pembagian alokasi anggaran sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Legislatif miris karena sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang langsung bersentuhan dengan masyarakat malah mendapat jatah anggaran yang sangat minim.

Sejumlah OPD teknis yang biasanya bergerak dan mempunyai program langsung yang bersentuhan dengan masyarakat masih kalah kuat dengan OPD lain yang bergerak menangani infrastruktur. Dengan porsi APBD 2021 yang turun, Legislatif menilai Pemda belum sepenuhnya mengalokasikan anggaran yang pro kepada masyarakat. Pemda dinilai masih sangat mengedepankan pembangunan fisik, ketimbang melaksanakan program untuk kesejahteraan masyarakat dan membangun kembali perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini.

Mirisnya porsi anggaran di APBD 2021 yang belum memihak OPD teknis yang bergerak langsung untuk masyarakat diungkapkan oleh Anggota Fraksi PDIP, Julian Solossa, Jumat (11/12).

Solossa mengatakan, alokasi anggaran untuk dinas-dinas yang bergerak dan menangani bidang sosial contohnya pada Dinas Sosial yang hanya mendapatkan anggaran Rp 3 miliar, adalah angka yang sangat kecil. Pasalnya dinas ini adalah yang sangat berkaitan dengan masyarakat yang terdampak Covid-19, dibandingkan dengan Dinas PUPR yang menyentuh angka Rp 400 miliar lebih. Dinas Tanaman Pangan juga dengan anggaran Rp 3 miliar jadi perhatian, padahal dinas ini juga bersentuhan langsung dengan masyarakat dibandingkan Dinas Pemukiman yang mendapat jatah Rp 5 miliar.

Fraksi PDIP menilai Pemda tidak adil dengan alokasi kepada Diskop sebesar Rp 4 miliar yang tergolong sangat kecil untuk memulihkan perekonomian rakyat kecil dibanding Dishub Rp 75 miliar dan masih banyak OPD yang bersentuhan dengan rakyat langsung belum dapat alokasi anggaran yang cukup.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *