oleh

Pj Sekda: Uji Kompetensi untuk Rasionalisasi Honorer

TIMIKA – Sebanyak 3.719 honorer diwajibkan mengikuti ujian kompetensi. Pj Sekda Mimika, Jeni Usmany, SPd MPd menegaskan uji kompetensi ini tidak berkaitan dengan pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ditemui Jumat (18/12) lalu di Kantor Dinas Koperasi dan UKM, Jeni mengatakan uji kompetensi justru dalam rangka rasionalisasi melihat banyaknya jumlah honorer di lingkup Pemda Mimika sekarang ini. Sementara ada 297 CPNS baru yang sudah siap ditempatkan pada satuan tugas masing-masing.

Menurut Jeni, adanya 297 CPNS baru tentunya ada pekerjaan yang sebelumnya dihandel oleh honorer kini ditangani oleh CPNS. Sehingga secara terpaksa honorer tersebut harus ditinjau kembali melalui uji kompetensi. “Jadi uji kompetensi itu bukan untuk jadi CPNS, hanya untuk pemetaan,” tegasnya.

Sekarang lanjut Jeni, jika Pemda Mimika atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus mengangkat honorer sementara tidak ada beban kerja, maka menurutnya itu hanya menjadi beban keuangan karena harus dilakukan pembayaran honor setiap bulannya.

Jadi ini menegaskan, uji kompetensi bukan untuk pengusulan jadi CPNS tapi justru rasionalisasi dan pemetaan apakah honorer tersebut masih dibutuhkan atau tidak. “Contoh di Dinas Pendidikan kalau ada guru CPNS 20 masuk. Terus kita kekurangan guru 300 berarti sekarang tinggal 280. Jadi ada guru kontrak yang harus diberhentikan karena sudah ada pengganti,” jelasnya.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *