oleh

Dinas Perikanan Sosialisasikan Perda Retribusi TPI

TIMIKA – Meski belum resmi diberlakukan karena belum mendapat nomor registrasi, namun Dinas Perikanan Kabupaten Mimika untuk ketiga kalinya melakukan sosialisasi Peraturan Daerah sektor perikanan, salah satunya Tempat Pelelangan Ikan yang berada di kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Pomako.

Dengan mengundang para pelaku usaha di bidang perikanan mulai dari nelayan tangkap, pengumpul hingga pengolah ikan, Dinas Perikanan menggelar sosialisasi Senin (21/12) kemarin di Hotel Horison Ultima. Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Yulianus Sasarari, SSos MM didampingi Kepala Dinas Perikanan Mimika, Leentje Siwabessy, SE.

Ada empat Perda yang berhubungan dengan sektor perikanan diantaranya Perda Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Perda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah dan Perda tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

Perda ini kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Yulianus Sasarari, SSos MM sebagai payung hukum dan bentuk perhatian Pemda untuk pengelolaan perikanan di Kabupaten Mimika ke arah yang bertanggungjawab.

Sektor perikanan di Mimika khususnya perikanan tangkap kata Sasarari sangat berkembang dengan hadirnya kapal dengan kapasitas di atas 30 Gross Ton yang beroperasi di Pangkalan Pendaratan Ikan Pomako. Menyikapi itu Pemda Mimika berusaha memfasilitasi pelaku usaha perikanan tangkap dengan membangun infrastruktur dan menyediakan fasilitas salah satunya tempat pelelangan ikan, pabrik es balok dan cold storage dengan kapasitas total 300 ton.

Kepala Dinas Perikanan Mimika, Leentje Siwabessy, SE mengatakan ini menjadi peluang besar bagi Mimika untuk meningkatkan penerimaan daerah maka dibuatlah Perda retribusi. Hanya saja khusus untuk tempat pelelangan ikan belum ditarik retribusi karena Perda-nya belum mendapat nomor register. “Semua sudah rampung, kita dengan provinsi dan kementerian dalam negeri semua sudah dikoreksi dan final. Hanya menunggu nomor register dari Gubernur Provinsi Papua lalu kami langsung berlakukan,” jelasnya.

Dengan berlakunya Perda nanti maka Pemda Mimika punya kewenangan dalam mengelola tempat pelelangan ikan. Semua pengusaha ikan yang memiliki kapal tangkap harus sandar di pelabuhan perikanan dan membawa hasil tangkapan ke tempat pelelangan ikan untuk dilelang.

Lin berharap setelah TPI dioperasikan nanti akan semakin memudahkan pelaku usaha di bidang perikanan dalam memasarkan hasil tangkapan dengan begitu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan.

Lin juga menjelaskan mengenai pelabuhan memang merupakan kewenangan Pemprov Papua. Tapi untuk tempat pelelangan ikan merupakan kewenangan kabupaten. Pelabuhan dan TPI adalah bagian dari kawasan industri perikanan. Termasuk juga di dalamnya cold storage, pabrik es balok dan kantor kesyahbandaran. Pemprov memiliki kewenangan di area pelabuhan dan berhak menarik retribusi tambah labuh.

Sementara Pemda kabupaten berwenang atas sejumlah fasilitas selain TPI juga cold storage, pabrik es balok dan lainnya. “Kalau TPI tidak ada campur tangan provinsi karena itu kewenangan penuh kabupaten. Kita sudah ada bangunan TPI, sudah siap semua, sudah rehab. Sumber daya manusia sudah siap tinggal tunggu keabsahan Perda setelah nomor register keluar,” tegasnya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *