oleh

Dua Perusahaan Kayu Beroperasi di Mimika Barat

TIMIKA – Potensi hutan Mimika memang menggiurkan. Sejak dulu, Mimika sudah menjadi incaran banyak korporasi untuk melakukan perambahan hutan dan perdagangan kayu. Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebut ada dua perusahaan berskala menengah ke atas yang beroperasi di wilayah Mapar, Distrik Mimika Barat Tengah dan Potowayburu, Distrik Mimika Barat Jauh.

Kepala DPMPTSP Mimika, Willem Naa yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/1) didampingi dua orang kepala bidang mengatakan dua perusahaan tersebut memiliki izin yang memang didapatkan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salah satu perusahaan yakni PT Mutiara Alas Katulistiwa (MAK) sempat menjadi sorotan setelah salah seorang pimpinannya merupakan warga negara asing yang melanggar izin. DPMPTSP yang terlibat dalam tim gabungan ketika melakukan sidak mengatakan memang PT MAK yang beroperasi di Potowayburu memiliki dua pekerja WNA. Tapi saat sidak hanya didapati satu orang.

Perusahaan ini mulai beroperasi Tahun 2017. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga melakukan perambahan di Amar tapi kemudian pindah dan berubah nama. Dulunya PT Alas Tirta Kencana, tapi dengan manajemen yang sama.

Ketika sidak, DPMPTSP meminta dokumen perizinan tapi manajemen tidak memiliki duplikat sehingga berjanji menyerahkan kemudian. “Kita minta izin atau legalitasnya tapi belum diserahkan ke kami karena harus didata. Katanya nanti diserahkan tapi sampai sekarang belum serahkan,” ungkap Willem Naa.

Selain pelanggaran karena mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa dokumen resmi, DPMPTSP juga mencatat ada pelanggaran lain yakni tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal itu menjadi salah satu syarat laik operasi.

Tidak hanya di Potowayburu, DPMPTSP juga menyebut satu perusahaan kayu juga beroperasi di Mapar. Tapi dipastikan administrasinya lengkap dan sudah diserahkan ke DPMPTSP serta tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Menyikapi banyaknya perusahaan dengan izin dari pusat dan provinsi yang beroperasi di Mimika, Kepala DPMPTSP menegaskan harus tetap melapor ke Pemda Mimika. Dalam waktu ini seluruh perusahaan pemegang izin pusat dan provinsi akan dipanggil untuk menjelaskan jenis usaha dan sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen.

“Pemda Mimika harus pastikan legalitas. Perusahaan harus perpanjang izin. Saya rencana hari selasa rapat OPD terkait berkaitan dengan izin. Kami akan kroscek, perusahaan mana yang tidak lengkap,” tegas Willem Naa. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *