oleh

Warga Banti Dipulangkan Mulai Sabtu Besok

TIMIKA – Setelah adanya kesepakatan untuk memulangkan masyarakat Banti, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Eltinus Omaleng, SE MH dan Wakil Bupati, Johannes Rettob, SSos MM bersama Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, Ketua DPRD, Roby Omaleng menggelar pertemuan membahas teknis pemulangan warga.

Dari pertemuan yang digelar Kamis (14/1) di Hotel Grand Mozza, diputuskan warga dipulangkan secara bertahap mulai Sabtu (16/1) besok. “Kita bersama-sama ambil keputusan bahwa masyarakat itu segera kita pulangkan yaitu pada hari Sabtu (besok) proses pemulangan,” ujar Bupati usai pertemuan.

Tim sudah dibentuk yang diketuai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika bersama Kepala Distrik Tembagapura dan Kepala Kampung. Tim ditugaskan untuk mengambil data warga yang ingin kembali ke kampung.

Proses pemulangan dilakukan bertahap karena menurut Bupati, bus terbatas. Jadi pada tahap awal diprioritaskan kepada warga yang memang benar-benar ingin pulang. Pemda tidak bisa lagi menahan karena selama di Timika terus menuntut untuk kembali.

Mengenai kondisi keamanan, disebutkan sudah cukup aman. Bahkan aparat keamanan sudah lebih dulu ada di Banti 1, Opitawak, Kimbeli dan Utikini. Sehingga Pemda dan Forkopimda tidak ragu lagi memulangkan warga.

Namun diungkapkan Bupati, salah satu keputusan pertemuan, pihak yang selama ini menjadi koordinator membujuk masyarakat bahkan menggelar aksi menuntut kembali diminta membuat pernyataan. “Bikin pernyataan bahwa jika terjadi sesuatu di kampung, maka tidak akan salahkan pemerintah dan tidak salahkan PTFI. Itu yang kita sampaikan di sini. Itu akan ditandatangani koordinator,” katanya.

Dijelaskan Bupati, sebenarnya Pemda tidak terburu-buru memulangkan warga karena setelah 9 bulan dievakuasi, kondisi kampung terutama fasilitas baik rumah dan lainnya rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu. Tapi karena terus menuntut, maka difasilitasi untuk pulang.

Mengenai penanganan terhadap fasilitas yang rusak, untuk bangunan fisik diserahkan ke PT Freeport Indonesia yang memang bertanggungjawab terhadap tiga kampung. Apalagi warga Banti dan sekitarnya adalah pemilik hak ulayat dan bukan area pemerintah tapi wilayah konsesi PTFI. “Jadi bangun rumah, jalan dan segala macam itu Freeport,” tegasnya.

Sementara Pemda Mimika, lebih kepada penanganan saat ini yang mendesak yakni menyediakan bahan makanan sampai batas yang tidak ditentukan. Jadi dalam penanganan Pemda dan PTFI akan berbagi tugas dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Wakil Bupati, Johannes Rettob, SSos MM menambahkan sebenarnya tim ingin rumah warga diperbaiki terlebih dahulu sebelum dipulangkan. Tapi karena warga sudah mendesak maka terpaksa dipulangkan. Jadi semuanya sudah mengambil keputusan warga dipulangkan, mengenai urusan perbaikan dilakukan belakangan. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *