oleh

Masyarakat Adat Tujuh Marga Demo ke Kantor DPRD

TIMIKA – Puluhan masyarakat yang menamakan diri masyarakat adat tujuh marga pemilik hak ulayat kali Iwaka, Senin (25/1) kemarin mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika untuk menggelar aksi demo damai, guna menyampaikan aspirasi mereka terkait kepemilikan hak ulayat atas kali Iwaka.

Yang mana menurut mereka bahwa hak ulayat atas kali Iwaka merupakan milik tujuh marga besar suku Amungme, yakni marga Jangkup, Janampa, Omaleng, Bukaleng, Abugau, Beanal dan Dimpau.

Koordinator demo damai Melky Dimpau dalam orasinya menuntut agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan pihak terkait, segera mengambil sikap untuk mengembalikan hak ulayat atas kali Iwaka kepada pemiliknya, yakni masyarakat adat tujuh marga.

Dalam demo damai itu juga, Melky Dimpau berkesempatan untuk membacakan beberapa poin pernyataan sikap mereka, yakni meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera mencabut izin usaha galian C yang ada di kali Iwaka.

Kemudian, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar segera membekukan surat izin pengoperasian galian C di kali Iwaka.

Lalu meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk bisa duduk bersama dengan pemilik izin usaha dan para kontraktor untuk membahas agar izin harus di kembalikan kepada pemilik hak ulayat, yakni masyarakat adat tujuh marga.

Berikutnya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, DPRD Kabupaten Mimika, Lemasa dan Lemasko untuk segera membuat patok batas pemilik hak ulayat yang ada di kali Iwaka.

Selanjutnya, meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, pengusaha, maupun kontraktor yang akan memasuki wilayah kali Iwaka, agar harus mendapatkan rekomendasi satu pintu dari pemilik hak ulayat.

Kemudian poin berikutnya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) atas hak ulayat kali Iwaka.

Dan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak menindaklanjuti beberapa point diatas, maka masyarakat mengancam akan terjadi konflik horizontal.

“Apabila Pemerintah Daerah tidak akomodir poin-poin ini, maka Pemerintah Daerah, DPRD, Lemasa dan Lemasko serta pihak-pihak terkait siap bertanggung jawab masyarakat hak ulayat akan konflik horizontal,” tegas koordinator demo damai

Penyampaian aspirasi masyarakat adat tujuh marga pemilik hak ulayat kali Iwaka itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Robby Kamaniel Omaleng dan beberapa anggota DPRD, serta disaksikan langsung oleh Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, SIK.

Ketua DPRD Kabupaten Mimika dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi dari masyarakat adat tujuh marga tersebut, dan akan menjadi atensi dari DPRD Kabupaten Mimika.

“Pada prinsipnya ini salah satu atensi kami seluruh anggota dewan yang ada, dan ini kan jadi agenda kami yang akan dibicarakan pada rapat dengar pendapat besok (Hari ini, red) jam 10 pagi dengan pihak-pihak terkait,” kata Robby Omaleng.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kapolres Mimika juga memberikan apresiasi kepada masyarakat adat tujuh marga, yang telah memperhatikan protokol kesehatan selama berlangsungnya penyampaian aspirasi.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya dan saya bangga karena sebagian besar yang hadir ini pakai masker. Harapan kami agar selesai ini masyarakat bisa kembali ke kediaman masing-masing dengan aman dan tertib, dan tetap menjaga kamtibmas bersama,” kata AKBP Era.

Setelah menyerahkan aspirasi mereka yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Mimika, masyarakat adat tujuh marga itu kemudian membubarkan diri dan meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Mimika dengan aman dan tertib.

Sementara koordinator demo damai yang ditemui wartawan usai menyampaikan aspirasi, mengatakan bahwa selama ini galian C yang beroperasi sudah puluhan tahun di kali Iwaka, masyarakat pemilk hak ulayat berada dalam posisi sebagai penonton saja.

“Kami yang punya hak cuma jadi penonton, dan banyak orang yang bukan punya hak yang keluarkan rekomendasi berupa surat izin kepada pengusaha-pengusaha untuk hadir di kali Iwaka. Jadi kami mohon untuk segera revisi kembali surat-surat yang ada, dan segera kembalikan kepada pemilik hak ulayat,” ucap Melky Dimpau.

Bahkan kata dia bahwa dengan adanya galian C yang beroperasi di kali Iwaka selama ini, sangat berdampak pada masyarakat sekitar, khususnya pemilik hak ulayat atas kali Iwaka.

“Dampaknya saat ini kami tidak bisa cari makan, kami tidak bisa ada pendapatan dari kali Iwaka karena kami mau usaha sama sekali tidak bisa. Jadi kami masyarakat pemilik hak ulayat hanya duduk nonton orang lain yang ambil hasil kami di kali Iwaka, makanya membuat kami tidak bisa berkembang. Sehingga kami minta supaya pihak-pihak terkait bisa pikirkan bersama, agar kami juga bisa dapatkan hak kami,” paparnya. (tns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *