oleh

Polisi Serahkan Tersangka Korupsi di Puskesmas Wania ke Jaksa

TIMIKA- Setelah berkas kasus korupsi pada Puskesmas Wania, dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika maka penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Mimika, Kamis (28/1) kemarin, telah menyerahkan tersangka berinisial NAL ke Kejari Mimika.

Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, SIK melalui Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Hermanto, SH SIK kepada Radar Timika Kamis siang mengatakan, tersangka NAL diserahkan ke Kejari Mimika berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/531/VIII/2020/P/Polres Mimika tanggal 03 Agustus 2020.

Dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : B-01/T.1.19/Ft.1/12/2020, tanggal 18 Desember 2020 tentang pemberitahuan hasil penyidikan perkara tersangka kasus korupsi.

“Sudah tahap II tadi siang, dan pelaksanaannya berjalan aman dan lancar,”kata Kasat Reskrim.

Untuk diketahui kasus korupsi yang dilakukan tersangka NAL merupakan dana BOK tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) non fisik, tahun anggaran 2019. Dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diperuntukkan untuk BPJS Kesehatan yang kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 449 juta sekian.

Dan setelah penyidik Polres Mimika menggelar perkara, maka penyidik resmi menetapkan mantan Plt Kepala Puskemas Wania itu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Tersangka NAL sendiri dipersangkakan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
Yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta untuk pegawai negeri, atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.

Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta, dan paling banyak Rp 250 juta. Untuk pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”. (tns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *