oleh

OPD Diharapkan Mulai Persiapkan Lelang

TIMIKA – Program kerja dan proyek fisik yang dibiayai dengan APBD 2021 dalam waktu dekat sudah bisa dilaksanakan setelah pembagian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sebab, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2021 sudah dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Papua.

Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng, Selasa (2/2) menilai, sambil menunggu pembagian DPA, maka Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, sudah bisa mempersiapkan proses lelang proyek, khususnya yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK). Terlebih lagi, program yang menyangkut kegiatan penunjang PON XX.

“Pelaksanaan PON ini tinggal tunggu waktunya, sehingga jika bisa dalam waktu yang cepat, OPD teknis bisa percepat proses administrasi, supaya kegiatan ini jangan sampai lewati target waktu PON,” ujar Robby.

Politisi Partai Golkar ini menyebut, di tengah situasi pandemi Covid-19, memang ada sejumlah catatan yang diajukan oleh TAPD Pemprov Papua soal evaluasi APBD 2021. Namun, hal teknis dalam evaluasi ini kiranya tidak menjadi penghambat pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan tahun ini.

Lanjut Robby, dalam evaluasi bersama TAPD Mimika dan Pemprov Papua, ia sendiri juga sudah menyarankan dalam anggaran tahun ini tidak perlu ada kegiatan yang tidak penting dan mendesak. Kegiatan tahun ini harapkan fokus pada pembenahan sisi perekonomian akibat dampak Covid 19 dan penjunjang PON XX serta Pesparawi.

“Saya juga sudah sarankan, tahun ini kita melihat dampak Covid 19, PON dan Pesparawi, mereka juga sudah sampaikan ini penting,” jelasnya.

Den B Hagabal

Robby menyebut, pihaknya berharap jika tidak pada pekan ini, maka paling lambat pada pekan depan Biro Hukum Pemprov Papua sudah mengeluarkan nomor register APBD 2021.

Setelah nomor register keluar, maka OPD teknis siap mendapat DPA 2021 dan dinas teknis sudah harus melakukan proses lelang, sehingga penyerapan anggaran juga bisa maksimal sesuai target waktu.

“Saat ini memang yang ada adalah untuk kegiatan PON, kegiatan fisik yang lain tidak ada, maka secepatnya anggaran harus diserap karena itu untuk kepentingan PON,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dikatakan politisi Partai Gerindra, Den B Hagabal. Kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Selasa (2/2) kemarin, Den mengatakan Legislatif telah melaksanakan pembahasan APBD 2021 dan pihak Pemprov Papua kini sedan melakukan rasionalisasi. Setelah nantinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diserahkan, maka dinas teknis yang memiliki kegiatan berkaitan dengan PON sudah bisa langsung menjalankan kegiatan.

“Dinas teknis yang menangani kegiatan yang berhubungan dengan PON ini supaya agak mempercepat proses untuk menjalankan kegiatan mereka,” ujar Den.

Lanjutnya, pada dinas teknis yang menangani PON ia berharap tidak memperlambat proses lelang proyek dan kontrak sehingga menyebabkan realisasi pengunaan anggaran yang juga lambat.

Legislatif sebutnya berharap pemerintah bisa melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan PON bisa segera dilaksanakan sehingga proyek dan program yang menunjang perhelatan nasional ini bisa diselesaikan tepat waktu.

Wakil rakyat kata Den melihat ada kecenderungan pemerintah yang selalu lambat dalam melaksanakan proses lelang proyek. Dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya lelang dilaksanakan pada bulan Juni dan dua sampai tiga bulan kemudian barulah proyek fisik akan dilaksanakan.

“Sering terjadi seperti itu, lambat lelang, proyek juga lambat,” tegasnya.

Untuk itulah, Den berharap jika nomor register dari APBD 2021 sudah diberikan oleh Pemprov Papua, maka dinas teknis yang memiliki program kegiatan penunjang PON harus bergerak cepat agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ada. (ami)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *