oleh

Legislatif Pertanyakan Evaluasi APBD 2021 Tanpa Kehadiran Anggota Banggar

TIMIKA – Ketidakhadiran para Anggota Badan Anggaran (Banggar) dalam evaluasi APBD 2021 menjadi sorotan para anggota dewan. Evaluasi APBD 2021 yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama TAPD Pemprov Papua dan Ketua DPRD Kabupaten Mimika yang dilaksanakan di Jayapura, tidak dihadiri oleh Anggota Banggar.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi C DPRD sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra, Elminus B Mom kepada Radar Timika, Sabtu (6/2). Dikatakan, merupakan sebuah pelanggaran jika dalam agenda evaluasi APBD 2021 para anggota Banggar tidak dilibatkan. Apakah ada hal yang disembunyikan sehingga para anggota Banggar sama sekali tidak dilibatkan.

“Dalam evaluasi APBD 2021 anggota Banggar tidak dilibatkan, itu ada apa, ada sembunyi apa,” tegasnya.

Lanjut Elminus, pihaknya bertanya-tanya mengapa dalam evaluasi anggaran tahun ini anggota Banggar tidak dilibatkan. Padahal, sudah jelas dalam aturan setiap evaluasi anggaran harus melibatkan anggota Banggar, sebab anggaran yang dibahas ini adalah anggaran negara dan harus diketahui dengan jelas sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Dengan ketidakhadiran anggota Banggar ini, mantan ketua DPRD periode 2014-2019 ini mengatakan apakah evaluasi APBD 2021 ini sah atau tidak. Selain anggota Banggar, Wakil Ketua I dan II DPRD sebutnya juga tidak menghadiri evaluasi APBD 2021.

“Wakil ketua I dan II juga tidak pergi, ini pelanggaran yang besar, sesuatu yang menyembunyikan di balik itu, apa,” tanyanya.

Elminus juga mengatakan jika dalam penetapan APBD 2021 lalu, Fraksi Gerindra dengan tegas menolak adanya usulan anggaran untuk pengadaan sejumlah tanah di tahun ini. Pihaknya sudah menolak pengajuan anggaran untuk pengadaan tanah ini. Namun, jika dalam evaluasi anggaran 2021 tetap ada anggaranya, maka ini pun menyalahi aturan.

Selain itu, anggaran yang menjadi perhatian adalah pekerjaan jalan Cenderawasih yang dilakukan setiap tahun. Padahal dengan anggaran yang sangat besar, seharusnya bisa dialihkan ke tempat lain yang juga membutuhkan sentuhan pembangunan.

“Anggaran untuk pengadaan tanah itu sudah kami tolak, dan anggaran untuk plester luka di jalan SP 2 juga memakan anggaran yang besar setiap tahun, padahal masyarakat di pinggiran kota ini juga butuh pembangunan, tapi hanya jalan Cenderawasih saja dibangun dengan anggaran yang besar ratusan miliar,” jelasnya.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *