oleh

Evaluasi APBD 2021, Beasiswa Mahasiswa Timika Jadi Koreksi Pemprov

TIMIKA – Dalam proses evaluasi APBD 2021 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika dan TAPD Pemprov Papua serta Badan Anggaran Legislatif, masalah beasiswa kepada para mahasiswa Timika menjadi koreksi yang harus diperhatikan pemerintah.

Selain masalah penanganan pandemi Covid-19 dan kesiapan Pemda Mimika dalam penyelenggaraan PON XX, penanganan bidang pendidikan di luar jenjang pendidikan dasar dan menengah yakni perguruan tinggi menjadi perhatian Pemprov Papua.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua I DPRD, Aleks Tsewatme, Rabu (10/2). Menurutnya, evaluasi APBD 2021 yang sudah dilakukan di Jayapura pada prinsipnya sudah disetujui oleh Pemprov Papua. Namun, dalam proses evaluasi tersebut Pemprov sebutnya memberikan klarifikasi yang berhubungan dengan anggaran yang dialokasikan untuk beasiswa bagi para mahasiswa Timika di 15 kota studi dan 3 negara.

“Dalam evaluasi, ada klarifikasi soal anggaran yang dialokasikan untuk beasiswa bagi mahasiswa di kota studi, mereka (Pemprov) mengatakan jika pendidikan ini urgent, selain kesehatan, pendidikan ini lebih penting,” jelasnya.

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Papua khususnya di Timika kata Aleks, sudah tertangani dengan adanya alokasi anggaran. Namun, berbanding terbalik dengan anggaran yang dialokasikan untuk para mahasiswa Timika yang berkuliah di 15 kota studi dan 3 negara dengan usulan anggaran yang tidak besar.

Lanjut Aleks, tolak ukur pembangunan mulai dilaksanakan dengan peningkatan SDM melalui generasi penerus bangsa yakni para mahasiswa. Namun, pemerintah sebutnya harus memperhatikan pemberian beasiswa bagi para mahasiswa yang sudah masuk dalam data Pemda Mimika.

Dalam usulan anggaran bagi operasional kegiatan mahasiswa di kota studi, pemerintah belum mengalokasikan anggaran lainnya untuk beasiswa. Hal inilah kata Aleks, harus menjadi perhatian pemerintah sebab anggaran yang dialokasikan bagi mahasiswa setidaknya mencapai puluhan miliar.

“Mereka (Pemprov) menyebutkan jika tolak ukur pembangunan itu ada di Sumber Daya Manusia, jadi kenapa mereka ini terlantar,” imbuhnya.(ami)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *