oleh

Wamen PUPR: Pemanfaatan Tailing untuk Percepatan Pembangunan Jalan Trans Papua

TIMIKA – Salah satu agenda kunjungan kerja Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jhon Wempi Wetipo di Mimika pada Jumat (12/2) lalu, adalah untuk memantau kelanjutan pemanfaatan pasir sisa tambang atau tailing.

Kepada wartawan di Rimba Papua Hotel, Wamen PUPR menegaskan, pemanfaatan tailing ini untuk memacu pembangunan infrastruktur, khususnya Jalan Trans Papua yang menjadi program priositas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pembangunan Jalan Trans Papua ini dalam rangka membuka konektivitas antar wilayah di Papua. Panjang Jalan Trans Papua mencapai kurang lebih 3.500 kilometer. Hampir semua jalan tersebut sudah terhubung bahkan sebagian sudah diaspal. Tersisa 70 kilometer yang belum dibuka. “Ada beberapa ruas baru yang akan dibuka. Tapi konektivitas sudah dilakukan hampir 90 persen,” jelasnya.

Wamen PUPR berharap dengan pemanfaatan tailing akan lebih memacu percepatan pembangunan konektivitas jalan antar kabupaten dan provinsi. Salah satu ruas jalan yang tengah dikebut yakni di Merauke. Beberapa waktu lalu sebanyak 15 ribu ton tailing sudah dikirim ke Merauke dan juga Sorong.

Menurutnya, ini juga memberi pesan kepada masyarakat bahwa tailing atau pasir sisa tambang PT Freeport Indonesia bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang direkomendasikan melalui SKB 3 menteri yakni Menteri PUPR, Menteri BUMN dan Menteri LHK.

“Sebelumnya dianggap limbah berbahaya. Tapi dengan proses yang panjang sehingga keluarlah SKB 3 menteri. Inikan sekarang bisa dipakai oleh publik. Supaya tidak jadi konflik kedepan maka di bawah kendali PTFI. Kami hanya fasilitasi dan beri rekomendasi bahwa tailing bukan limbah berbahaya tapi bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur,” terang Jhon Wetipo.

Perkembangan pembangunan Jalan Trans Papua dipaparkan Wamen PUPR, saat ini konektivitas Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua sudah tersambung. Hanya saja belum seluruhnya diaspal. Segmen I, II dan III saat ini sedang dalam proses lelang untuk dikerjakan.

Jalan penghung Papua dan Papua Barat akan melalui Nabire yang tersambung sampai ke Jayapura. Hanya saja ada kendala ketika melalui jalur Sarmi dan membutuhkan biaya terlalu besar, sehingga alternatifnya dari Nabire melalui Mamberamo Raya baru lanjut ke Sarmi.

Direktur PT Freeport Indonesia, Claus Wamafma menambahkan, dalam menjalankan operasinya, PT Freeport Indonesia mememnuhi standar-standar yang ditetapkan, salah satunya dari sisi dampak lingkungan. Makanya Amdal menjadi dokumen yang wajib untuk operasi PTFI.

Dalam pengelolaan limbah salah satunya tailing sudah dilakukan study kelayakan sebelum operasi dimulai. Ada pilihan menggunakan pipa untuk membuang tailing sampai ke laut dalam. Hanya saja laut di wilayah selatan Papua tidak dalam, sehingga dicari metode lain. Akhirnya dipililah sungai untuk mengendapkan tailing di dataran rendah.

Claus menegaskan, pengelolaan dilakukan secara konsisten dan kontinyu selama puluhan tahun. “Kita secara rutin mengukur semua proses geofisika dan kimiawi yang ada di sana. Proses terkait lingkungan hidup. Ada sampling air, ini kita laporkan secara regular kepada pemerintah sebagai regulator,” terangnya.

Diungkapkan Claus, tailing masuk dalam kategori limbah B3 atau Bahan Berbahaya dan Beracun bukan karena kandungannya tapi karena volumenya. Sebab dalam proses produksi PTFI kata dia, tidak menggunakan bahan berbahaya. Makanya sekarang ini tailing sudah mendapat rekomendasi untuk bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangunan infrastruktur. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *