oleh

Menangi Gugatan, 26 Anggota DPRD Tunggu Putusan Gubernur

TIMIKA – Sejumlah 26 anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019, memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar Sulawesi Selatan yang menolak eksepsi tergugat dalam hal ini Gubernur Propinsi Papua. Untuk itu, para anggota DPRD Mimika ini tinggal menunggu keputusan dari Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe. Hal tersebut diungkapkan puluhan anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 saat menggelar jumpa pers di Kantor DPRD, Kamis (18/2).

Mewakili 26 Anggota DPRD Periode 2014-2019, Hadi Wiyono mengatakan terkait upaya banding tergugat dalam hal ini Gubernur Papua terhadap gugatan anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 PTTUN Makassar telah memutuskan perkara dengan menolak eksepsi tergugat.

Dalam putusan PTTUN Makassar, disebutkan telah mengabulkan para tergugat untuk sebagian, menyatakan membatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019, tentang peresmian anggota DPRD Mimika periode 2019-2024. Masih dalam putusan PTTUN, mewajibkan juga kepada tergugat untuk merehabilitasi para penggugat.

“PTTUN Makassar mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi para penggugat dalam status, kedudukan, harkat, dan martabatnya semula sebagai anggota DPRD Mimika,” tegasnya.

Dalam putusan PTTUN juga, dengan jelas disebutkan bahwasanya menolak penggugat untuk selebihnya dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.006.000.

Anggota DPRD 2014-2019 lainnya, Yohanis Kibak mengaku bahwa putusan PTTUN Makassar pada tanggal 7 Januari 2021 terhitung pada 3 Februari hingga 16 Februari 2021 atau 14 hari kalender. Dimana, selama proses ini tidak ada upaya banding dari tergugat. Dengan tidak adanya proses banding dari tergugat, maka putusan dinyatakan inkracht (memiliki kekuatan hukum tetap).

Lanjutnya, dalam putusan PTTUN Makassar sudah inkracht sehingga status keanggotaan DPRD Mimika periode 2019-2024 tidak lagi ada.

“Kami mendesak Gubernur Papua untuk segera membatalkan SK Baru terhadap status keanggotaan DPRD Mimika,” ujar Kibak.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Mimika, Drs Ananias Faot, MSi yang dikonfirmasi, mengatakan  pihaknya baru mengetahui adanya putusan hukum dari PTTUN Makassar dan belum menerima surat tembusan dari Gubernur Papua atau melalui petunjuk Bupati terkait putusan yang disampaikan.

“Sampai saat ini kami belum menerima petunjuk atau surat dari Gubernur terkait tindak lanjut dari keputusan PTTUN Makassar. Kami di sini hanya urus administrasi saja. Kalau soal hukum bukan ranah kami, kami hanya menjalankan tugas administrasi dalam rangka mendukung tugas-tugas anggota dewan,” ujar Ananias.

Selanjutnya Ananias mengakui jika ia telah ditemui sejumlah perwakilan anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 untuk meminta izin guna memberikan keterangan pers terkait putusan terbaru dari PTTUN Makassar.

“Tadi mereka temui saya meminta izin untuk menggelar jumpa pers dengan wartawan,” imbuhnya.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *