oleh

DPRD 2019-2024 Tetap Beraktivitas Normal Tidak Terpengaruh Putusan PTTUN

TIMIKA – Aktivitas perkantoran dan kegiatan kedewanan di DPRD Kabupaten Mimika, tidak terpengaruh terhadap hasil putusan gugatan yang dilayangkan oleh Anggota DPRD 2014-2019 di PTTUN Makassar. Para anggota DPRD 2019-2024 dan kesekretariatan DPRD tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa.

Wakil Ketua II DPRD, Yohanis Felix Helyanan, Senin (22/2) mengatakan, pada dasarnya pihaknya menghormati keputusan PTTUN Makassar yang menyebutkan jika gugatan ke 26 Anggota DPRD 2014-2019 sudah inkrah (berkekuatan hukum). Namun, sampai saat ini pihaknya masih melihat perkembangan sejauh mana tanggapan Pemprov Papua terhadap hasil keputusan tersebut.

“Kita menghormati keputusan PTTUN, kami kita juga melihat sejauh mana pemerintah punya tanggapan dan keputusan,” ujar Jhon Tie.

Lanjutnya, jika sudah ada keputusan dari Gubernur Papua untuk mencabut SK Pelantikan DPRD 2019-2024, maka pihaknya tentu akan beristirahat. Namun, sepanjang belum ada perintah dari Gubernur Papua, para dewan akan tetap berjalan seperti biasa.

H Iwan Anwar

“Sepanjang belum ada perintah dari Gubernur kami akan jalan seperti biasa, karena hak-hak dewan dilaksanakan sesuai SK Gubernur,” jelasnya.

Untuk itulah Jhon Tie berharap kepada semua anggota dewan tetap menjalankan tugasnya seperti biasa.

Senada dengan hal itu, Anggota Komisi A DPRD, H Iwan Anwar juga mengapresiasi kepada Anggota DPRD 2014-2019 yang menuntut haknya melalui jalur hukum. Namun, jika melihat keputusan PTTUN yakni merupakan keputusan administrasi negara adalah harus ditindaklanjuti oleh yang mengeluarkan SK yakni Gubernur Papua. Isi dari keputusan yakni amar dari PTTUN sendiri belum dibaca. Jika ada perintah dari PTTUN yang menyatakan jika memerintahkan gubernur untuk membatalkan SK DPRD 2019-2024 maka SK pembatalan dari gubernur juga harus ada.

Sepanjang belum ada SK pembatalan dari Gubernur Papua, maka secara dejure, SK DPRD 2019-2024 masih berjalan dan sampai saat ini para dewan tetap berjalan dan melaksanakan aktivitas seperti biasa.

“Sampai saat ini kita masih tetap berjalan karena yang berhak membatalkan adalah siapa yang mengeluarkan SK itu,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini selanjutnya mengatakan jika keberadaan ke 35 anggota DPRD saat ini juga merupakan anggota yang tidak bermasalah karena dilantik berdasarkan satu SK dari gubernur Papua.

Jika melihat keanggota DPRD periode lalu yang sampai 2019 kata H Iwan, maka diharapkan mereka dapat berkomunikasi dengan Gubernur Papua untuk menindaklanjuti keputusan ini. Begitupun dengan masalah kekurangan haknya kata H Iwan, bisa langsung dikomunikasikan dengan Gubernur Papua yang mengeluarkan SK Pelantikan.

Ditambahkan H Iwan, apapun nantinya keputusan dari Gubernur Papua, pihak dewan saat ini siap melaksanakannya. Namun, yang perlu diingat jika SK pelantikan anggota DPRD saat ini dibatalkan, maka gubernur juga harus membuat SK baru untuk mengangkat kembai DPRD yang ada sekarang.

“Kita tetap beraktivitas seperti biasa, kalaupun ada perubahan kita menunggu dari gubernur,” pungkasnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *