oleh

20 Tahun Otsus di Papua untuk Affirmasi dan Proteksi OAP

TIMIKA – Sejak dikucurkan pada Tahun 2001, Dana Otonomi Khusus(Otsus) untuk Provinsi Papua, cukup banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Masih banyak pihak yang menilai jika Otsus di Papua tidak berhasil atau gagal. Namun, wakil rakyat di DPD RI menilai masyarakat harus tau jika Otsus di Papua adalah untuk affirmasi dan proteksi kepada Orang Asli Papua (OAP).

Ketua Komite II DPD RI, Yoris Raweyai saat menggelar jumpa pers, Selasa (23/2) di Timika mengatakan Pemerintah Pusat harus mensosialisasikan program Otsus ini. Walaupun cukup terlambat untuk disosialisasikan karena sudah masuk usia 20 tahun, namun hal ini harus tetap dilakukan agar penolakan terhadap Otsus tidak terus menjadi bumerang sehingga pemerintah terus dipojokkan oleh masyarakat.

“Pemerintah harus terus sosialisasi, walaupun terlambat mereka sosialisasi, ini menjadi tugas pemerintah untuk bagaimana meyakinkan (masyarakat), maka perlu pendekatan,” jelasnya.

Lanjut Yoris, seharusnya dengan kesadaran sebagai warga negara Indonesia diharapkan dapat mendukung program pemerintah untuk upaya mensejahterakan masyarakatnya. Dan sebutnya, jika ingin melihat Papua apakah dilihat dari era Tahun 1949, 1958, 1961, 1969 atau Tahun 1999. Di era tahun-tahun tersebut mulai integrasi, kemunculan OPM karena ada persoalan, diaspora para pendiri Papua sama dengan proses berbangsa dan bernegara.

Dikatakannya, untuk melihat apakah Otsus di Papua ini berhasil atau tidak harus dilihat dari berbagai aspek. Otsus ada sendiri melalui proses yang sangat panjang dan kemudian ditemukan persamaan maka lahirlah spesial otonom yang kemudian ditandatangani pada Oktober 2001. Bangsa yang kala itu mengalami masa sulit sampai stabil pada pemerintahan SBY dengan judical review yang melahirkan UU Nomor 35.

Dijelaskannya, untuk itulah pada penerapan Otsus di Papua tidak bisa melihat dan menjelaskan hal ini secara parsial, karena akan membuat persepsi tersendiri. Maka, kata Yoris, ia berharap semua pihak terkait dapat duduk bersama untuk membicarakan masalah Otsus ini demi kesejahteraan Papua.

Sebagai wakil rakyat tambah Yoris, ia sudah 10 tahun duduk di kursi DPR. Namun kini dengan pilihan ada di DPD RI sebagai refresentasi dari suara rakyat di satu provinsi dan dengan berbekal pengalaman, ia berusaha membuat perubahan. Menyadari hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan maka diperlukan kemauan, pro aktif, selalu berkomunikasi walaupun timbul pro dan kontra.

“Saya saat ini jalan saja, sejarah akan membuktikan itu, legasi yang saya mau tinggalkan itu bagaimana Papua bisa menjadi sejahtera,” pungkasnya.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *