oleh

Reses ke Timika, Yorrys Raweyai Tatap Muka dengan Sejumlah Elemen

TIMIKA – Anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai telah melakukan kunjungan kerja dalam agenda reses di Kabupaten Mimika, dengan mengunjungi dan bertemu sejumlah elemen. Yorrys yang juga Ketua Komite II DPD RI ini sejak Sabtu (19/2) berkesempatan bertemu langsung dengan Forkopimda, beberapa Kepala  OPD di lingkup Pemda Mimika, Satuan Tugas (Satgas) pengamanan serta tokoh-tokoh agama yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

Ketua FKUB, Ignatius Adii kepada Radar Timika, Rabu (24/2) mengatakan ada sejumlah persoalan dan isu strategis di Papua yang dibicarakan bersama Yorrys Raweyai. Bersama dengan tokoh-tokoh dari perwakilan 5 Agama di Kabupaten Mimika sebut Adii, ada dua hal penting yang dibahas.

Hal pertama sebutnya, soal perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang menurut 5 agama dari segi sarana dan prasarana, selama 20 tahun dikucurkan masyarakat belum merasakan dampak dari Otsus ini. Jika memang Otsus jilid kedua diteruskan oleh pemerintah sebut Adii, pihak tokoh agama berharap pemerintah bisa membuat peraturan langsung yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami usulkan pemerintah bisa buat peraturan langsung yang dirasakan manfaatnya nanti kepada orang Papua, mereka didata, mana yang di bidang pendidikan, ekonomi, yang perlu dipikirkan baik duduk bersama pihak terkait, wakil rakyat, tokoh agama, tokoh masyarakat duduk bersama bahas Otsus ini,” jelasnya.

Lanjut Adii, dengan komunikasi bersama ini, maka diharapkan kedepannya tidak ada pihak-pihak yang saling menyalahkan soal Otsus di Papua ini.  Selain soal Otsus, dalam pertemuan ini juga dibahas soal rencana pemekaran Papua Tengah. Tokoh-tokoh agama sebutnya memberikan masukan perlunya ada pertimbangan Sumber Daya Manusia Papua.

“Perlu pengembangan SDM Papua, jangan sampai pemekaran terjadi lalu didominasi dari saudara-saudara kita yang lain,” kata Adii.

Para tokoh agama sebutnya bukan berarti melarang pihak lain untuk berkarya di tanah Amungsa ini, namun yang perlu diperhitungkan selalu adalah OAP.

Lanjutnya, baik masalah Otsus maupun pemekaran Provinsi Papua Tengah, orang Papua yang ada siap dan mau bekerja dan diharapkan bisa ikut berkarya. Entah di Timika atau Nabire yang akan menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah nantinya jelas Adii, tidak menjadi masalah. Karena, yang paling penting menurut mereka adalah sarana dan prasarana, semua persyaratan dan pemerintah pusat bisa lebih profesional dan mengenal lebih baik sehingga tujuan pemekaran ini adalah untuk memajukan OAP dan tidak diselipi dengan agenda politis.

“Yang paling penting tujuan baik Otsus maupun pemekaran ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jangan sampai ada nilai politis,” ungkapnya.

Ditambahkannya kepada Yorrys Raweyai, para tokoh-tokoh agama berharap agar apa yang menjadi usulan mereka demi kesejahteraan masyarakat ini bisa dikonkritkan dengan kebijakan yang netral di antara pro dan kontra.

“Kami mengharapkan beliau (Yorrys Raweyai) bertindak secara bijaksana, apa yang menjadi usulan kita bisa dikonkritkan, digodok secara netral di antara pro dan kontranya,” tukas Adii.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *