oleh

Serahkan BST, Wabup: Kadistrik jangan Potong Bantuan

TIMIKA – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga terdampak Covid-19 sudah memasuki tahap 10, 11 dan 12. Tiga tahap ini disalurkan sekaligus khusus untuk keluarga penerima manfaat yang tinggal di 12 distrik.

Berbeda dengan penerima yang tinggal di sekitaran kota yang langsung di Kantor Pos, penyaluran BST di 12 distrik dilakukan melalui kepala distrik dan kepala kampung. BST senilai Rp 3.511.500.000 kepada 12 distrik diserahkan Senin (1/3) di Grand Tembaga Hotel oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM didampingi Kepala Kantor Pos Timika, Ronald Luarmasse, Kepala Dinsos Petrus Yumte dan Kepala Disdukcapil, Slamet Sutejo.

Wakil Bupati, Johannes Rettob dalam sambutannya menegaskan kepada para kepala distrik agar bantuan yang ditujukan kepada masyarakat harus sampai di tangan penerima. Sebab ia mendapat laporan adanya beberapa kepala distrik yang disebut tidak menyampaikan bantuan. Ada juga yang menyalurkan tapi dipotong tidak sesuai dengan nilai semestinya. “Harus full sampai ke tangan masyarakat, tidak boleh dipotong,” tegasnya.

Kepala distrik kata dia harus melibatkan kepala kampung. Setelah menerima dana dari Kantor Pos, maka selanjutnya kepala distrik serahkan ke kepala kampung dan membuat berita acara. Selanjutnya kepala kampung sampaikan kepada masyarakat dan dibuktikan dengan berita acara. Distrik diberi waktu 14-30 hari kedepan untuk menyalurkan dan setelah itu menyampaikan laporan pertanggungjawaban. “Kita akan sidak untuk pastikan apa benar masyarakat menerima,” ujarnya.

Kepala Kantor Pos Timika, Ronald Luarmasse mengungkapkan BST tahap 10, 11 dan 12 untuk 12 distrik diserahkan sekaligus. 12 distrik itu meliputi Agimuga, Alama, Amar, Hoeya, Jila, Jita, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat, Mimika Timur Jauh dan Tembagapura. Total penerimnya 4.396 kepala keluarga. Masing-masing menerima Rp 300 ribu per tahap jadi total yang diterima Rp 900 ribu.

Program ini kata dia berada dalam pengawasan berbagai pihak, maka pertanggungjawaban harus jelas setelah penyaluran. “Bantuan harus diserahkan kepada yang berhak. Setelah proses penyaluran, kami mohon laporan pertanggungjawaban karena ini diaudit,” tandasnya.

Kepala Dinas Sosial, Petrus Yumte menambahkan pemerintah menjalankan tiga program bantuan sosial yakni BST, PKH dan bantuan pangan non tunai. Selama Tahun 2020 diperkirakan total dari tiga paket bantuan itu sudah mencapai Rp 40 miliar.

Namun di tahun 2021 ini, jumlah penerima bantuan sosial di Mimika berkurang. Itu terjadi karena data yang tidak valid sehingga harus divalidasi kembali. Ada 24 ribu data warga tidak mampu yang harus diverifikasi kembali agar bisa mendapat bantuan dari pemerintah.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *