oleh

Masyarakat Diminta Lapor Jika Ada Petugas Ukur Tanah Minta Imbalan

TIMIKA – Ketua Satgas Yuridis Kantor Pertanahan Mimika, Agustinus Taime mengatakan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah, guna pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Tahun 2021 ini. PTSL yang merupakan program Presiden Joko Widodo ini bertujuan, untuk mengover pembuatan sertifikat tanah sampai Tahun 2025.

Jika dalam proses pembuatan sertifikat khususnya pada saat pengukuran tanah, ada petugas lapangan yang meminta imbalan kepada masyarakat, diharapkan dapat melaporkan kejadian ini agar yang bersangkutan dapat ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal itu diungkapkan Agustinus Taime, Rabu (3/3) dalam kegiatan sosialisasi PTSL di Kelurahan Pasar Sentral. Di hadapan para ketua-ketua RT dari Kelurahan Pasar Sentral, Agustinus mengatakan melalui program presiden sampai 2025, semua tanah harus bersertifikat dan program ini digratiskan untuk masyarakat tanpa dipungut biaya.

“Kalau ada petugas di lapangan yang minta uang tolong dilaporkan ke kami, karena ini program yang gratis,” ujarnya.

Lanjutnya, kegiatan PTSL ini meliputi seluruh tanah yang belum ada sertifikat. Tanah-tanah ini akan didata, termasuk fasilitas umum seperti rumah ibadah. Masyarakat bersama ketua-ketua RT sebutnya diharapkan dapat bekerja sama untuk mensukseskan program presiden ini.

“Karena kalau tidak diterima maka tahun depan akan mengeluarkan biaya. Ini gratis di tahun ini. Tahun depan tidak ada lagi programnya di Kelurahan Pasar Sentral,” ungkapnya.

Senada dengan hal itu, Sekretaris Distrik Mimika Baru (Miru) Melki Sideknai mengatakan sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2018, untuk pelaksanaan PTSL ada peranan pemerintah baik Badan Pertanahan Nasional, Distrik, kelurahan sampai kampung. Di Miru sendiri ada 11 kelurahan dan 3 kampung, yang apabila ada masalah tanah bisa jadi masalah apabila tidak disertai dengan data dan pengurusannya.

“Agar tidak jadi masalah di kemudian hari ini ada peranan ketua-ketua RT. 22 RT. Di tingkat kelurahan dan distrik kami melegalisasi untuk kepengurusan dokumen tanah. Masyarakat diajak berperan untuk membuat surat pelepasan, garapan. Minimal RT turut bertanda tangan, mengetahui bukan saja tetangga kiri dan kanan lokasi tanah,” imbuhnya. (ami)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *