oleh

DPA Sudah Dibagikan, OPD harus Kerja Cepat

TIMIKA – Tidak ada alasan lagi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak memulai kegiatan atau program di Tahun 2021. Sebab Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah diserahkan oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH bersama Wakil Bupati, Johannes Rettob, SSos MM pada Rabu (10/3).

 

Bupati Omaleng saat menyerahkan DPA di Pendopo mengungkapkan keterlambatan penyerahan DPA, sebagai akibat dari penggunaan sistem dalam pengelolaan keuangan yaitu sistem Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penyerahan ini ditegaskannya tidak sekadar simbolik, tapi sebagai langkah awal pelaksanaan atau pedoman bagi masing-masing OPD untuk melaksanakan kegiatan di Tahun 2021.

Bupati menekankan, rencana pendapatan yang tertulis di DPA merupakan target minimal yang artinya masing-masing OPD pengelola pendapatan asli daerah harus bisa merealisasikan target yang direncanakan sampai seratus persen bahkan dapat melampaui target. Sedangkan rencana belanja merupakan plafon tertinggi, artinya pengelola belanja tidak boleh melampaui rencana anggaran.

Pemda Mimika sudah lima kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kerja keras ini kata Bupati harus dipertahankan dan ditingkatkan dan dimaknai oleh para pengguna anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun APBD Tahun 2021 telah ditetapkan pendapatan daerah sebesar Rp 3.559.900.976.131. Sementara belanja daerah Rp 3.255.200.976.131. Pembiayaan daerah terdiri dari Rp 0 (nol) dan pengeluaran pembiayaan Rp 304.700.000.000.

Sebagai penanggung jawab anggaran di daerah, Bupati menegaskan beberapa hal kepada pimpinan OPD. Pertama, wajib melaksanakan kegiatan yang termuat dalam DPA dengan penuh rasa tanggungjawab, dikelola secara efektif dan efisien dengan meyakini dan menerapkan prinsip-prinsip yang benar dalam mengelola anggaran daerah.

Kedua, pimpinan OPD harus mentaati dengan sungguh-sungguh mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam proses pelelangan agar dilakukan secara transparan. Ketiga, segera menunjuk pejabat pengelola keuangan, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pengurus dan penyimbang barang daerah. “Hal ini segera ditempuh agar tata usaha keuangan daerah pada masing-masing OPD dapat mulai difungsikan sesuai amanat peraturan yang berlaku,” katanya.

Keempat lanjut Bupati, pimpinan OPD harus tetap melakukan evaluasi dan pengawasan selama kegiatan berlangsung, sehingga terwujud kesesuaian administrasi dengan sasaran kegiatan yang ingin dicapai.

Kelima, pimpinan OPD harus mempertanggungjawabkan secara berkala dan teratur semua dana yang menjadi tanggungjawab masing-masing dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada seluruh komponen masyarakat Mimika.

Bupati juga mengajak semua pimpinan OPD untuk membangun jaringan komunikasi yang sehat dan berkualitas untuk tetap memantau proses pembangunan yang dilaksanakan di Mimika, memberikan masukan yang objektif dan adil terhadap pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *