oleh

Formasi CPNS untuk Papua Belum Ditetapkan, Data 20 Ribu Honorer Belum Tuntas

TIMIKA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) segera dimulai. Namun terkait formasi untuk Provinsi Papua belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana mengungkapkan ada dua hal yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Ditemui disela-sela kunjungannya ke Timika, Rabu (10/3), Bima mengatakan khusus untuk Provinsi Papua masih harus menyelesaikan secara tuntas formasi CPNS Tahun 2018. Dimana belum semua pelamar yang dinyatakan lolos mendapatkan SK CPNS. “Itu harus diselesaikan dulu,” tegasnya.

Bukan hanya formasi Tahun 2018, Bima juga mengungkapkan masih banyak kabupaten di Papua yang belum menuntaskan SK CPNS sejak Tahun 2011, 2012 dan 2013. Itu terjadi karena tidak adanya inisiatif Pemda dan adanya pergantian Bupati. Agar tidak menumpuk dan tidak terulang, BKN menegaskan harus menuntaskan dengan menyerahkan SK.

Kedua diungkapkan Bima, sesuai usulan dari Pemprov Papua dan para Bupati/Walikota yang meminta pengangkatan 20 ribu honorer juga belum diselesaikan. Usulan khusus honorer inipun barus bisa ditindaklanjuti setelah formasi Tahun 2018 tuntas.

Apalagi usulan 20 ribu honorer juga belum dimulai karena terkendala data. Usulan 20 ribu honorer semuanya disetujui. Tapi setelah pengajuan berkas dan data ternyata membengkak jadi 64 ribu.

“Terus 44 ribu ini dari mana? Jadi kita minta 20 ribu selesaikan dulu baru dilihat lagi apakah dibutuhkan sebanyak itu. Jadi harus diselesaikan dulu,” terangnya.

Meski demikian Bima belum bisa memastikan apakah ada formasi 2021 untuk Papua atau tidak. Tapi ia menegaskan formasi akan diberikan setelah formasi 2018 dan formasi khusus honorer diselesaikan terlebih dahulu. Kalau bisa diselesaikan lebih cepat agar kuota bisa dberikan.

Ditambahkannya juga, untuk formasi Tahun 2021 belum ada satupun kabupaten/kota di Papua yang mengajukan kebutuhan. Jadi kuota tidak akan diberikan jika tidak ada usulan dari daerah. “Jadi bagaimana mau berikan kalau tidak ada usulan,” ujarnya.

Bima meminta, Pemprov Papua bersama pemda kabupaten/kota konsentrasi menyelesaikan usulan 20 ribu honorer terlebih dahulu. Baru bisa mengusulkan formasi umum agar tidak menumpuk yang akhirnya Pemda bingung sendiri.

Tahun ini BKN ditugaskan melakukan seleksi 1,3 juta formasi CPNS termasuk 1 juta P3K untuk guru. Untuk seleksi guru akan bekerjasama dengan UNBK yang bisa tiga kali test. Rencananya tahapan seleksi dimulai pada April mendatang agar proses pembuatan NIP juga bisa lebih cepat tuntas.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *