oleh

Enam Saksi Sudah Diperiksa Dugaan Korupsi Penimbunan Lahan di SP 4

TIMIKA- Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Mimika, sejauh ini telah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dalam kasus dugaan korupsi penimbunan lahan di Kelurahan Wonosari Jaya, SP 4, Distrik Wania.

Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Hermanto, SH SIK yang ditemui Radar Timika, Kamis (17/3) lalu di kantor Pelayanan Polres Mimika.

Kasat Reskrim mengatakan enam saksi sudah dimintai keterangan, salah satu diantaranya adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa.

“Kepala Bapenda sudah kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi beberapa hari lalu, dan sangat kooperatif. Jadi intinya masih penyelidikan, dan sudah sekitar enam saksi,”ujarnya.

Lebih lanjut terkait dengan proses penyelidikan, kata Kasat Reskrim bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Koordinasi BPKP juga belum, lalu kita koordinasi dengan APIP di Inspektorat juga sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari mereka. Kita minta data yang katanya informasinya ada pengembalian, tapi sampai sekarang ini kita belum dikasih data terkait, yang katanya ada pengembalian itu,”ungkap AKP Hermanto.

Kemudian menurut Kasat Reskrim bahwa untuk proses selanjutnya dalam kasus dugaan korupsi penimbunan lahan itu, pihaknya merencanakan masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lagi.

“Nanti kita mungkin akan periksa saksi di bagian kontraktornya, dan mungkin bendahara Bapenda. Karena sebelum kami periksa Kepala Bapenda itu, kita sudah koordinasi lebih dahulu dengan Inspektorat. Dan menurut Inspektorat bahwa timnya mereka sudah turun ke lapangan juga, entah ada pengembalian atau belum kami belum tahu. Kalau memang ada, kami minta datanya karena kami sudah layangkan surat ke Inspektorat tapi belum ada respon,”urainya.

Sebab kata AKP Hermanto, bahwa dalam penanganan kasus korupsi, aturan di Inspektorat berbeda dengan aturan yang ada di kepolisian.

“Jadi di aturan mereka dengan aturan di kami kan beda. Kalau di aturan mereka, apabila ada indikasi menyimpang dalam hal penggunaan uang Negara, maka akan ada sanski administrasi dalam hal pengembalian. Tapi kalau di kami kepolisian, ya kalau ada menyimpang maka tindak pidana korupsi tetap kita jalankan karena ada unsur pidananya,”jelas Kasat Reskrim.

Sehingga menurutnya, terkait dengan kasus dugaan korupsi penimpunan lahan di SP 4 itu, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan.

“Ini kan masih dalam indisikasi, kira-kira nanti ada potensi kerugian Negara atau tidak. Kalau memang nanti ada indikasi kerugian Negaranya kelihatan, maka kita koordinasi dengan BPKP untuk gelar, kemudian tim BPKP lakukan audit,”pungkasnya. (tns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *